LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Lima fraksi DPRD Pesawaran meminta Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian untuk mengkaji ulang rencana pinjaman daerah sebesar Rp 70 Miliar yang telah dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemkab dan DPRD Pesawaran. Dari kemampuan fiskal, bisa terus bisa juga tidak.
Hal tersebut disampaikan lima fraksi dalam pandangan umum pada Sidang Paripurna Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2027 di GSG Pemkab Pesawaran, Senin (12/10/2026).
Bupati Nanda: Monggo
Menanggapi hal tersebut Bupati Pesawaran Nanda Indira mengatakan bahwasannya pada prinsipnya jika memang harus dilakukan evaluasi maka dirinya mempersilahkan DPRD Pesawaran membahas kembali bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pesawaran.
"Pada prinsipnya, kalau mau dievaluasi monggo (silahkan, red), karena ke depan saya ingin antara legislatif dan eksekutif kompak, jika pun ada kebijakan yang harus dikaji ulang," katanya. Bahkan, tambahnya, mau batal atau pun diteruskan, dirinya siap karena semua kebijakan harus klop antara eksekutif dan legislatif.
"Jadi untuk pinjaman itu, silahkan dievaluasi antara Badan Anggaran dan TAPD, jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau tidak masuk akal, silahkan disoroti dan evaluasi saya terbuka untuk itu karena kritik dan saran semua anggota fraksi pasti bertujuan agar Kabupaten Pesawaran lebih baik," tambahnya.
DPRD: Bisa Terus Bisa Tidak
Sementara, Ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian mengatakan, evaluasi tersebut bisa saja pinjaman diteruskan atau pun tidak. Namun, dibutuhkan kajian yang mendalam, dengan prinsip agar pinjaman daerah diperuntukkan bagi pembangunan yang merata.
"Saat pembahasan memang kemampuan fiskal kita masih kurang. Tapi itu masih dinamis, artinya kawan-kawan fraksi bukan mau menolak atau pun setuju juga. Evaluasi nanti bisa saja volume berkurang, artinya masih dinamis menyesuaikan kemampuan fiskal. Hanya saja bagaimana manfaat pinjaman daerah ini, agar pembangunan rata dan tersebar di seluruh kecamatan," kata Rico
Lima Fraksi Ingatkan Kemampuan Fiskal
Terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp70 Miliar itu, lima fraksi yakni Fraksi PDIP, Golkar, NasDem, PKB dan Demokrat Persatuan mengingatkan apakah Pemkab Pesawaran memiliki kemampuan fiskal untuk membayar pinjaman tersebut.
Fraksi Partai NasDem menginginkan keutamaan belanja anggaran tahun2027 adalah pada program-program pembangunan dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Terkait proritas belanja, Fraksi NasDem menyampaikan kepada Bupati Pesawaran dan kepada Pimpinan DPRD bahwa rencana pinjaman daerah sebesar Rp70 Miliar yang telah digagas bersama dalam APBP Perubahan tahun 2026 untuk ditinjau ulang, baik dari segi kemampuan membayar hutang, kesesuaian dengan aturan dan yang paling utama adalah tujuan dari penggunaan dana pinjaman tersebut.
Pasalnya, pinjaman daerah seyogjanya digunakan untuk kebutuhan yang dibenarkan dan kegiatan pembangunan yang jelas. Dan mempertimbangkan pemenuhan segala kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan proritas dalam pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efesien dan efektif
“Bukan berdasarkan kepentingan politik semata ataupun kepentingan kelompok tertentu,” kata anggota Fraksi Nasdem Trisna Mahardika saat membacakan pandangan umum fraksi.
Senada, disampaikan Fraksi Partai Golkar, PDIP, PKB dan Demokrat Persatuan pun keberatan atas rencana pinjaman Rp 70 Miliar tersebut, mereka menyatakan secara tegas kepada Bupati Pesawaran dan Pimpinan DPRD untuk meninjau dan mengkaji ulang rencana tersebut, apabila belum disertai pembuktian yang memadai mengenai kemampuan pengembalian, kelayakan proyek, besaran biaya pinjaman, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Pembangunan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Namun, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kemampuan keuangan daerah dan tanggung jawab terhadap masa depan Kabupaten Pesawaran
Menurut fraksi, pemerintah daerah wajib membuktikan terlebih dahulu bahwa pinjaman tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak, memiliki perencanaan yang matang, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur, serta tidak mengganggu pembiayaan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Tentunya, tidak ada yang ingin masyarakat Kabupaten Pesawaran hanya menerima janji pembangunan hari ini, tetapi harus menanggung beban fiskal yang lebih berat pada masa mendatang. Dan jangan sampai ada keputusan yang diambil hari ini justru membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya dan mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. (Rama)