HELOINDONESIA.COM - Sejumlah hakim di Indonesia mengambil cuti mulai 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai protes atas stagnasi gaji selama 12 tahun. Langkah kolektif ini dilakukan para hakim yang merasa beban kerja mereka tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima.
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Moh Eka Kartika, S.H., M.Hum, memberikan dukungan terhadap aksi ini. Ia menegaskan bahwa para hakim berhak menyuarakan kondisi yang mereka hadapi.
Dalam wawancara pada Kamis (10/10/24) dengan Syamsul Bahri, Ketua Umum Forsimema-ri, ia mengapresiasi keberanian para hakim meski tidak ikut serta dalam aksi cuti.
"Ini menunjukkan solidaritas dan aspirasi mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Saya menyadari bahwa gaji dan tunjangan kinerja hakim di daerah masih jauh dari yang diharapkan," ungkapnya.
Para hakim menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak menaikkan gaji selama lebih dari satu dekade. Mereka mengungkapkan bahwa beban kerja semakin berat sementara pengadilan hanya mendapatkan sekitar 70% dari tunjangan kinerja yang seharusnya diterima.
Dr. Moh Eka juga berbagi pengalaman mengenai kondisi tempat tinggal dinas yang sering kali tidak layak, termasuk biaya perbaikan rumah dinas yang menguras anggaran.
“Ada biaya hingga 10 juta untuk memperbaiki rumah dinas yang rusak, sementara biaya kontrak hanya untuk satu tahun,” jelasnya.
Aksi cuti ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk calon Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya berjanji akan memperhatikan nasib para hakim.
“Dukungan tokoh seperti Pak Prabowo sangat berarti. Kami berharap tuntutan kami diperhatikan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan hakim di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menekankan bahwa protes ini penting untuk menegaskan kebutuhan akan perhatian lebih besar dari pemerintah terhadap kesejahteraan para penegak hukum.
Dukungan juga datang dari berbagai organisasi hukum yang menilai kenaikan gaji hakim sebagai langkah krusial untuk menjaga independensi dan profesionalisme dalam penegakan hukum.
"Kami ingin pemerintah mendengar suara kami. Dengan solidaritas ini, semoga ada perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan dan kesejahteraan para hakim," tutupnya.
