HELOINDONESIA.COM - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dari surat yang dilansir dari akun Instagram pribadinya, Jumat (2/6/2023), Denny mengungkapkan, ada upaya pihak tertentu yang ingin menunda Pemilu. Karena itu, dia meminta Megawati untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi.
Lewat surat tersebut Denny Indrayana memuji Megawati sebagai sosok negarawan mengedepankan kepentingan bangsa. Hal itu terbukti di 2014, Megawati mencapreskan Jokowi meskipun ia bisa saja maju sendiri. Lalu, Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres), padahal bisa memutuskan Puan Maharani yang merupakan putrinya sendiri untuk maju di Pilpres 2024.
Baca juga: Aman Nggak Sih Gaya Doggy Style Saat Pasangan Menstruasi?
Meski demikian Denny ingin Megawati mengetahui bahwa saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. "Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," ucapnya.
"Proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024. Maka, saya memutuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Menurut saya, hal ini penting agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif," imbuh dia.
Dia mencontohkan, upaya mengawal MK dalam soal sistem pemilu legislatif, antara sistem proporsional tertutup atau terbuka. Namun dibelokan menjadi wacana politik yang dapat berakibat penundaan Pemilu.
Baca juga: Punya Masalah Sulit Tidur? 5 Rekomendasi Obat dari Para Ahli Berikut Ini Mungkin Bisa Membantu
Dia menilai penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. "Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," ujarnya.
Kepada Megawati, Denny menceritakan bahwa saat ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat, padahal bukan anggota Demokrat. Saat ini Moeldoko tengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Denny menuding modus Moeldoko ini bukan konflik internal, melainkan eksternal mengingat Moeldoko adalah KSP Presiden Joko Widodo yang hendak mengambil alih partai lain.
“Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa,” kata dia.
Baca juga: Kirab Merti Desa Limbangan ke-391 Meriah, Warga Antusias Berebut Gunungan Hasil Bumi
Dia menduga jika upaya Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali (PK), dampaknya bisa ke arah penundaan Pemilu. Dia memastikan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY itu tak akan diam, pun dengan pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan yang merasa dirugikan.
Denny menilai Megawati adalah sosok yang paling tegas menolak Presiden tiga periode dan penundaan Pemilu. Ia menyebut gerakan penundaan ini masih dikerjakan sekelompok pihak. Hal itu, lmbuh dia, Tak hanya berbahaya bagi Presiden Jokowi, penundaan ini juga berbahaya bagi bangsa.
“Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi,” kata Denny.