LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Senior Partai Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Partai Golkar Provinsi Lampung saat ini. Dia meminta pencopotan Hanan A. Rozak karena membuat resah para kader dan berpotensi menggerus elektabilitas partai.
Menurut Ketua DPD VII Depidar SOKSI Lampung itu, berbagai kebijakan yang ditempuh selama ini, terutama suksesi DPD dan pergantian pengurus kecamatan (PK) telah menimbulkan keresahan para kader dan berpotensi menggerus kekuatan dan elektabilitas Partai Golkar pada Pemilu 2029 di Provinsi Lampung.
Alzier menilai Hanan tak mampu mengakomodir aspirasi kader di tingkat akar rumput. Bahkan, ia menuding terjadi upaya memaksakan orang-orang lingkarannya saja yang menduduki posisi strategis di tubuh partai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Partai Golkar ini milik bersama, bukan seperti perusahaan yang dikelola berdasarkan kehendak segelintir orang. Mereka yang memiliki pandangan berbeda justru disingkirkan," kata Alzier yang terpilih jadi gubernur Lampung pada tahun 2002.
"Hanan tidak mampu mengakomodasi aspirasi akar rumput, bahkan cenderung mengabaikannya," tandas Alzier yang pernah memimpin DPD Partai Golkar Lampung selama tiga periode, Senin (15/6/2026).
Diungkapkannya, gejolak internal terus berulang menjelang musyawarah daerah (Musda) di sejumlah daerah. Menurutnya, hal tersebut dipicu oleh adanya dorongan terhadap calon-calon tertentu yang berasal dari lingkaran dekat pimpinan partai.
Ia mencontohkan pelaksanaan Musda DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung yang sempat tertunda berbulan-bulan. Saat itu, mayoritas pimpinan kecamatan (PK) disebut tidak menghendaki figur yang didorong oleh DPD Golkar Lampung.
“Para PK lebih memilih Handitya Narapati dibandingkan Benny H. Nauly Mansyur yang disebut-sebut menjadi calon yang diinginkan DPD Golkar Lampung,” katanya.
Kondisi serupa, lanjut Alzier, kembali terjadi di Kabupaten Tanggamus. Ia menyebut banyak kader kecewa karena Agus Ciek dinilai dipaksakan menjadi Ketua DPD Partai Golkar Tanggamus, padahal yang bersangkutan disebut bukan kader Partai Golkar.
Menurut Alzier, penolakan terhadap pencalonan tersebut berujung pada pemberhentian puluhan pimpinan kecamatan yang tidak memberikan dukungan. “Ini jelas tidak benar dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan.
Suara PK seharusnya didengar, bukan malah dipecat,” tegasnya.
Ia menilai perlawanan yang dilakukan para PK merupakan hal yang wajar karena mereka merasa hak dan aspirasinya diabaikan. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, kata Alzier, kepercayaan kader maupun simpatisan terhadap Partai Golkar akan semakin menurun.
Atas dasar itu, Alzier meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Hanan A. Rozak di Lampung. Menurutnya, langkah tegas dari DPP diperlukan untuk menyelamatkan marwah partai dan menjaga soliditas kader menjelang kontestasi politik mendatang.
“Para kader yang selama ini militan, loyal, dan bekerja membesarkan partai justru dijegal demi meloloskan calon tertentu. Jika terus terjadi, kepercayaan kader dan simpatisan akan hilang,” ujarnya.
Alzier juga mengingatkan agar praktik yang dinilainya sarat kepentingan kelompok dan nepotisme tidak terus berkembang di tubuh Partai Golkar.
“Partai ini milik seluruh kader, bukan milik kelompok atau keluarga tertentu. Kader harus diberikan ruang dan jenjang karier yang adil. Jika tidak, kader, pengurus, dan simpatisan bisa meninggalkan partai karena merasa tidak dihargai,” katanya.
Ia meyakini, apabila DPP mengambil langkah evaluasi terhadap kepemimpinan Hanan A. Rozak, keputusan tersebut akan mendapat dukungan luas dari kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar di Lampung.
“Kalau DPP mengambil langkah tegas, saya yakin akan mendapat dukungan dari kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar di Lampung,” pungkas Alzier. (Mikhy)