HELOINDONESIA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menuai sorotan publik lantaran dikabarkan meminta 80 kursi kelas bisnis untuk berangkat Haji 2023.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, prilaku Anggota DPR tersebut mencoreng nama lembaga wakil rakyat.
Semestinya, menurut Agus, DPR mempertimbangkan dari sisi banyaknya masyarakat antri lama untuk berangkat ke tanah suci. Kata dia, DPR tidak memiliki rasa malu terhadap isu antrean kuota haji tersebut.
"Anggota DPR sudah tidak punya malu seenaknya meminta jatah kursi kelas bisnis untuk pergi haji. Seharusnya mereka memikirkan masyarakat yang sudah menjalani antrian lama hingga belasan tahun untuk dapat kuota pergi haji," kata Agus lewat keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).
Baca juga: Jika Prabowo Terpilih Jadi Presiden, Petani Tak Kesulitan Pupuk
Menurut dia, seharusnya sebagai wakil rakyat, DPR tidak meminta diberikan keistimewaan oleh BUMN untuk kepentingan pribadi. "Seharusnya yang mereka pikirkan bagaimana memberikan kepada masyarakat yang sudah lama antri ingin ibadah haji," paparnya.
Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra juga membenarkan adanya permintaan dari DPR terkait 80 kursi untuk berangkat haji.
"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ucap Irfan.
Baca juga: Jangan Terbawa Emosi, Begini Caranya Bikin HP Lemot jadi Ngacir Kembali
Namun Garuda belum bisa memastikan apakah akan menambah jumlah pesawat.
Hal ini disebabkan, diperlukan izin lebih lanjut dari General Authority for Civil Aviation (GACA) dari pihak Arab Saudi.
"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi," tuturnya.
Baca juga: Denny Indrayana Nulis KPK Memukul KPP, Beri Info Menteri SYL Asal Nasdem Jadi Tersangka?
"Sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangn untuk haji," lanjutnya.