Penulis Prof. Dr. Nairobi
Guru Besar dalam bidang Ekonomi Publik dan Dekan FEB Unila
DI BANYAK kota Indonesia, angkutan online telah menjadi tulang punggung mobilitas harian masyarakat. Pengemudi motor dan mobil online mengantarkan pekerja, pelajar, dan rumah tangga secara cepat dan fleksibel dari pintu rumah ke berbagai titik aktivitas kota. Mereka juga membantu masyarakat untuk berbelanja kebutuhan secara online.
Pemerintah menikmati manfaat besar dari kehadiran angkutan online dalam bentuk kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial. Namun pemerintah belum menghadirkan fasilitas dan perlindungan yang memadai bagi para pengemudi yang menopang sistem transportasi berbasis platform ini.
Para pengemudi online bekerja setiap hari di ruang publik tanpa infrastruktur kerja yang layak. Mereka menunggu pesanan di trotoar, bahu jalan, dan kantong parkir informal sambil menanggang risiko cuaca, kemacetan, dan penertiban yang sering berwujud pengusiran.
Kondisi kerja seperti itu menunjukkan ketimpangan antara peran strategis pengemudi online dan perhatian kebijakan yang mereka terima. Negara mengakui pentingnya digitalisasi transportasi, tetapi negara belum mengakui kebutuhan fisik dan sosial para pekerja yang menggerakkan layanan digital tersebut.
Bandarlampung memiliki Terminal Rajabasa sebagai aset transportasi yang besar dan historis. Terminal Rajabasa dibangun sebagai simpul utama angkutan bus antarkota dan antarprovinsi, tetapi sekarang perannya melemah karena perubahan moda dan pola perjalanan masyarakat.
Jaringan tol, pesawat murah, dan pool bus swasta telah menggeser pusat gravitasi mobilitas regional keluar dari Terminal Rajabasa. Akibatnya lahan dan bangunan terminal yang luas tidak lagi dimanfaatkan secara optimal sebagai simpul utama pergerakan penumpang jarak jauh.
Di sekitar Terminal Rajabasa, pengemudi online justru hadir dan beroperasi setiap hari sebagai penghubung antara warga dan berbagai titik aktivitas. Pengemudi online menjemput dan mengantar penumpang dari kampus, permukiman, pusat perdagangan, dan simpul transportasi di sekitar Terminal Rajabasa tanpa dukungan fasilitas khusus.
Kehadiran mereka membuka peluang baru bagi transformasi Terminal Rajabasa sebagai hub pengemudi online. Terminal Rajabasa dapat beralih dari sekadar tempat bus berhenti menjadi rumah kerja dan simpul layanan bagi pengemudi motor dan mobil online yang selama ini bekerja tanpa basis yang diakui negara.
Gagasan menjadikan Terminal Rajabasa sebagai hub pengemudi online memiliki dimensi keadilan kerja dan efisiensi mobilitas sekaligus. Pemerintah dapat menjadikan Terminal Rajabasa sebagai percontohan nasional bagi terminal yang secara sadar memfasilitasi pekerja transportasi berbasis platform.
Langkah pertama adalah penataan zonasi parkir khusus untuk motor dan mobil online di dalam atau sekitar terminal. Pemerintah dapat menyediakan kantong parkir yang tertata sehingga pengemudi tidak lagi menumpuk di bahu jalan dan bundaran Terminal Rajabasa yang menyebabkan kemacetan dan konflik dengan moda lain.
Langkah kedua adalah penyediaan fasilitas “driver center” sebagai bagian dari revitalisasi Terminal Rajabasa. Pemerintah dapat membangun ruang istirahat yang bersih, musala dan toilet yang layak, serta area makan UMKM dengan harga terjangkau yang dilengkapi colokan listrik dan akses internet.
Fasilitas tersebut akan menurunkan beban kerja fisik dan psikologis para pengemudi online. Pengemudi dapat beristirahat dengan aman, mengisi ulang tenaga, dan menjaga kesehatan tanpa harus terus menerus menunggu pesanan di atas motor atau di sudut jalan yang tidak nyaman.
Langkah ketiga adalah integrasi digital antara Terminal Rajabasa dan platform angkutan online. Pemerintah dan perusahaan platform dapat menjadikan Terminal Rajabasa sebagai titik jemput dan antar resmi yang ditandai dalam aplikasi dengan pengaturan wilayah operasi dan kapasitas pengemudi yang menunggu.
Integrasi digital ini akan menghubungkan desain ruang fisik terminal dengan pola pergerakan pengemudi dan penumpang yang terekam dalam data platform. Pengelola Terminal Rajabasa dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengatur arus kendaraan kecil, menghindari penumpukan, dan menyesuaikan kapasitas fasilitas hub secara dinamis.
Langkah keempat adalah pembentukan skema kelembagaan dan pembiayaan yang melibatkan pemerintah, platform, dan pelaku UMKM. Pemerintah pusat dan daerah menyediakan kerangka regulasi dan lahan, perusahaan platform berkontribusi dalam bentuk dukungan pendanaan atau program tanggung jawab sosial, dan UMKM memanfaatkan ruang usaha di kawasan terminal.
Model kerja sama ini akan menjadikan Terminal Rajabasa bukan hanya bergantung pada retribusi bus, tetapi juga memiliki sumber pendapatan baru dari aktivitas ekonomi di hub pengemudi online. Pendapatan tersebut dapat kembali dialokasikan untuk menjaga kualitas fasilitas dan layanan bagi para pengemudi sebagai pengguna utama terminal.
Pentingnya pelayanan pemerintah kepada pengemudi online tidak hanya menyentuh soal kesejahteraan individu. Pelayanan tersebut menyentuh inti keadilan dalam sektor transportasi di mana pekerja yang menopang mobilitas kota berhak atas lingkungan kerja yang aman, manusiawi, dan diakui secara kelembagaan.
Terminal Rajabasa dapat mengirim pesan bahwa negara hadir bukan hanya untuk mengatur kendaraan besar dan terminal tradisional. Negara hadir untuk mengakui pengemudi online sebagai mitra dalam penyediaan layanan publik dan menyediakan sarana yang menjadikan kerja mereka lebih layak dan lebih efisien bagi sistem mobilitas kota.
Jika Terminal Rajabasa berhasil menjadi percontohan hub pengemudi online, Bandar Lampung akan tampil sebagai kota yang merespons perubahan ekonomi platform dengan kebijakan yang konkret dan berpihak. Kota ini tidak hanya menertibkan angkutan online di jalan, tetapi juga memfasilitasi mereka di rumah kerja yang layak.
Dalam jangka panjang, model Terminal Rajabasa dapat direplikasi di terminal lain dan simpul transportasi di Indonesia. Dengan demikian kita dapat membangun sistem transportasi yang modern bukan hanya dari sisi teknologi dan moda, tetapi juga dari cara kita memperlakukan para pekerja yang setiap hari menggerakkan roda mobilitas masyarakat. ***
