Penulis Prof. Dr. Nairobi
Guru Besar dalam bidang Ekonomi Publik dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
MENJELANG Lebaran 2026, ruas Tol Jakarta–Merak kembali menjadi sorotan, bukan soal membeludaknya arus lalu lintas, tetapi karena banyaknya lubang dan permukaan jalan yang bergelombang. Video dan laporan pengemudi tentang “tol penuh tambalan” di koridor ini berseliweran di media sosial. Sejumlah titik bahkan tergenang air ketika hujan, sehingga lubang tertutup genangan dan baru terasa ketika roda kendaraan menghantamnya.
Di malam hari, ketika intensitas kendaraan tinggi dan jarak pandang terbatas, kondisi ini mengubah jalan tol yang seharusnya menjadi ruang aman menjadi sumber kecemasan baru. Kekhawatiran publik bukan tanpa dasar. Gubernur Banten Andra Soni secara terbuka meminta pengelola Tol Jakarta–Merak mempercepat perbaikan sejumlah titik jalan yang berlubang.
Pemerintah Provinsi Banten menerima banyak keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan di beberapa titik, terutama di sekitar kilometer 25 dan di ruas Bitung–Cilegon yang disebut rusak parah. Dalam berbagai rapat koordinasi menjelang mudik, pengelola tol diminta menuntaskan perbaikan paling lambat H-10 Lebaran. Fenomena ini bukan sekadar persoalan estetika jalan atau “ketidaknyamanan sementara”.
Di ruas yang menjadi pintu utama pergerakan kendaraan dari dan ke Pelabuhan Merak, kerusakan perkerasan adalah indikator bagaimana pemeliharaan, perencanaan beban lalu lintas, dan tata kelola pendanaan berjalan atau gagal di belakang layar.
Gerbang Logistik Nasional yang Kelelahan
Tol Jakarta–Merak adalah koridor logistik dan mobilitas paling sibuk di ujung barat Jawa. Truk-truk dari Sumatera yang membawa komoditas pangan, energi, dan barang konsumsi melintas di sini setiap hari. Secara teknis, kondisi ini menuntut desain perkerasan dan pola pemeliharaan yang jauh lebih disiplin.
Interval overlay harus lebih sering, sistem drainase harus prima, dan pemantauan kondisi perkerasan mesti dilakukan secara berkala dengan standar tinggi. Di ruas Jakarta–Merak, keluhan publik menunjukkan sebaliknya genangan air yang berulang di sekitar KM 49, lubang yang “menghiasi” lajur cepat dan lambat, serta tambalan yang cepat rusak kembali.
Jika pola ini berulang tiap musim hujan dan jelang mudik, sulit menyebutnya sebagai kejadian insidental. Infrastruktur di gerbang utama Pulau Jawa sedang dipaksa bekerja melampaui kapasitas, sementara pemeliharaan tidak berlari secepat tekanan beban lalu lintas.
Tarif dan Persepsi Keadilan
Masalah di tol Merak–Jakarta menjadi semakin sensitif karena menyangkut persepsi keadilan tarif. Untuk kendaraan pribadi Golongan I, data tarif 2025 menunjukkan bahwa perjalanan penuh Tangerang–Merak dikenai sekitar Rp58.000. Jika dihitung dari Jakarta (Tomang IC) sampai Merak, total tarif Golongan I mencapai sekitar Rp66.500.
Informasi terbaru dari berbagai sumber pada 2025–2026 mengonfirmasi bahwa kisaran ini masih menjadi rujukan bagi pengguna.Bagi keluarga pemudik, tarif puluhan ribu rupiah sekali jalan mungkin tampak “lebih kecil” dibanding biaya lintas pulau.
Namun ketika dikombinasikan dengan biaya BBM, tiket penyeberangan, dan pengeluaran lain, tarif ini menjadi beban nyata. Bagi truk logistik, akumulasi tarif di sepanjang rantai tol menjadi komponen signifikan dari biaya angkut, yang pada akhirnya tercermin dalam harga barang di tingkat konsumen.
Dalam konteks ini, lubang dan gelombang di jalan bukan hanya problem teknis, tetapi juga problem legitimasi. Pengguna merasa membayar layanan premium, tetapi yang diterima tidak jauh berbeda dengan jalan nasional yang gratis.
Ketika di media sosial ramai video lubang cukup dalam di Bitung–Cilegon dan genangan besar di sekitar KM 49, pertanyaan publik pun menguat ke mana larinya pendapatan tol, dan sejauh mana regulator benar-benar mengawasi standar pelayanan minimal?
Di Balik Lubang: Tekanan Keuangan dan Prioritas Pemeliharaan
Jalan tol di Indonesia dioperasikan dalam pola bisnis yang khas, badan usaha jalan tol harus menutup biaya investasi dan operasi dari pendapatan tarif, tetapi pada saat yang sama dipaksa melayani koridor dengan fungsi publik besar dan risiko politik tinggi bila layanan terganggu. Kombinasi ini melahirkan ketegangan permanen antara kebutuhan finansial dan kewajiban pelayanan.
Pada banyak operator, tekanan utang, kewajiban pengembalian investasi, dan kebutuhan ekspansi membuat ruang manuver untuk pemeliharaan preventif menyempit. Pendapatan tol yang sudah sensitif terhadap siklus ekonomi dan kebijakan tarif harus dibagi antara membayar bunga, mengelola biaya operasional, dan memelihara perkerasan yang terus digempur kendaraan berat.
Ketika kas terbatas, pos yang manfaatnya “tidak langsung kelihatan” di laporan keuangan, seperti overlay lebih tebal, penguatan struktur di titik lemah, atau peningkatan kualitas drainase sering dikalahkan oleh kewajiban finansial jangka pendek. Akibatnya, pemeliharaan bergeser dari pola preventif menuju korektif.
Lubang ditambal ketika sudah viral, bukan ketika baru menjadi retak kecil. Gelombang di permukaan dibiarkan sampai keluhan makin ramai. Di permukaan, perbaikan “jalan terus” dan siaran pers pemeliharaan rutin dikirim ke media, Namun standar dan timing pemeliharaan tidak lagi selaras dengan beban lalu lintas yang sesungguhnya.
Upaya Pengelola dan Kesenjangan Pengawasan
Sebagai tanggapan, pengelola tol menyatakan telah melakukan berbagai langkah. Astra Infra, misalnya, menargetkan pemeliharaan perkerasan di Tol Tangerang–Merak selesai maksimal H-10 Lebaran. Mereka menyebut pembersihan drainase rutin, pemasangan moveable concrete barrier dan geobag di titik rawan banjir, penguatan lereng, hingga penyiapan pompa air di lokasi genangan sebagai bagian dari paket antisipasi.
Jasa Marga dan mitra-mitra lain juga menyampaikan komitmen serupa di ruas yang mereka kelola. Langkah-langkah ini patut diapresiasi, tetapi tidak cukup menjawab akar persoalan. Selama izin penyesuaian tarif dan kebijakan dukungan negara tidak secara ketat dikaitkan dengan indikator layanan yang bisa diukur misalnya jumlah lubang per kilometer, indeks kerataan, dan waktu respon maksimal 24 jam untuk penanganan lubang jelang mudik, menjadi insentif untuk benar-benar memprioritaskan pemeliharaan akan selalu setengah hati.
Menjadikan Jakarta–Merak Barometer Keseriusan
Ruas Jakarta–Merak seharusnya menjadi barometer keseriusan kita dalam mengelola jalan tol. Jika koridor yang sepadat dan sepenting ini saja dibiarkan penuh lubang menjelang Lebaran, sulit berharap ruas-ruas lain akan terkelola dengan lebih baik. Perbaikan ke depan tidak dapat berhenti pada pernyataan bahwa perbaikan sudah dikebut sebelum mudik.
Dibutuhkan perubahan paradigma berupa penetapan indikator pelayanan yang transparan, pengaitan langsung antara tarif dan mutu layanan, serta pengawasan yang memungkinkan publik ikut memantau kualitas aspal, bukan hanya angka-angka investasi.
Tanpa itu, lubang di Tol Jakarta–Merak akan terus menjadi simbol lubang yang lebih besar dalam tata kelola infrastruktur kita yaitu pembangunan yang cepat di awal, tetapi rapuh dalam pemeliharaan, serta tidak nyaman saat dilalui oleh jutaan pemudik pulang ke kampung halaman. (***)