LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Mubazir, 20 peralatan rekam e-KTP yang tersebar di 20 kecamatan, Kota Bandarlampung. Dari tahun 2019 hingga 2024, peralatan yang dibeli dari APBD Kota Bandarlampung senilai Rp1,8 miliar tersebut mangkrak.
Malahan, hasil penyelusuran Helo Indonesia, pekan lalu, ada yang malah belum sama sekali digunakan oleh pihak kecamatan, seperti di Langkapura,Tanjungkarang Timur, Telukbtung Barat, Rajabasa, dan Wayhalim.
Di salah satu kecamatan, alat perekam KTP terakhir digunakan tahun 2019-2022, namun di tahun 2023 sampai sekarang tidak lagi digunakan alasanya sehabis restart ulang petugasnya lupa pasword.
Padahal, dengan adanya alat tersebut, warga tak perlu bersulit ria antre di Disdukcapil pimpinan Febriayana yang pelayanannya masuk kategori kuning oleh Ombudsman hingga dikeluhkan Ketua DPRD Balam Wiyadi.
Wali kota Bandarlampung Herman HN yang mengalokasikan anggaran buat alat perekam e-KTP ke 20 kecamatan yang disalurkan ke 20 kecamatan lewat Disdukcapil. Alat itu sejenis dengan yang diberikan Dirjen Disdukcapil pada tahun 2011.
Kadisdukcapil masa itu, A. Zainuddin menjelaskan sebelum pemekaran ada 13 kecamatan dan 98 kelurahan menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan hanya dilayani 10 alat perekam E-KTP yang masih berfungsi kala. Itu.
Zainuddin mengatakan hal ini merupakan suatu upaya Herman HN dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak harus ke Disdukcapil, katanya.
Ia berharap dengan disalurkannya alat perekaman e-KTP warga yang belum sempat atau terlalu jauh menuju ke kantor Disdukcapil cukup melakukan perekaman melalui kecamatan masing-masing.
”Setelah dia melaksanakan perekaman, dia harus meminta tanda rekam yang dikeluarkan oleh camat berupa surat atau kopelan dan kemudian dibawa ke Disdukcapil secara langsung atau camat boleh mengkoordinir,” katanya. (Hajim)
-
