LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---- Memasuki pertengahan tahun 2026, petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bandarlampung masih menunggu realisasi sejumlah program pemerintah daerah yang seharusnya dapat mendukung peningkatan usaha dan produktivitas mereka.
Hingga Juni 2026, serapan anggaran Dinas Pertanian Kota Bandarlampung baru mencapai sekitar 26 persen. Kondisi tersebut berdampak pada belum terlaksananya sejumlah program, termasuk kegiatan penyuluhan pertanian yang selama ini menjadi sarana bagi petani untuk memperoleh pendampingan, pengetahuan teknologi budidaya, hingga peningkatan hasil produksi.
Kepala Dinas Pertanian Kota Bandarlampung, Dedeh Ernawati Fauzie, mengakui sebagian besar program masih berada dalam tahap administrasi dan pengajuan sehingga belum dapat dijalankan.
"Untuk kegiatan penyuluhan pertanian juga memang belum berjalan," kata Dedeh usai rapat evaluasi bersama Komisi II DPRD Kota Bandarlampung, Jumat (19/6/2026).
" Belum terlaksananya penyuluhan membuat sebagian petani harus menunggu berbagai informasi dan pendampingan yang biasanya diberikan melalui program tersebut. Padahal, penyuluhan dinilai penting untuk membantu petani menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengendalian hama hingga peningkatan produktivitas lahan," tuturnya.
Di sektor perdagangan, kondisi serupa juga terjadi. Serapan anggaran Dinas Perdagangan Kota Bandarlampung baru mencapai sekitar 27 persen dari total pagu anggaran Rp17 miliar. Sebagian besar anggaran yang telah terealisasi masih digunakan untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran.
" Meski demikian, Dinas Perdagangan memastikan program pendampingan UMKM tetap berjalan, terutama dalam memfasilitasi akses pembiayaan melalui perbankan. Hingga saat ini sekitar 40 pelaku UMKM telah berhasil memperoleh pencairan pinjaman melalui program yang difasilitasi pemerintah," ujar Erwin Kadis Perdagangan kota Bandarlampung.
Namun, masih banyak pelaku usaha yang menantikan program-program lain yang dapat membantu pengembangan usaha mereka, baik berupa pelatihan, promosi, maupun dukungan pemasaran.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bandarlampung, Agusman Arief, mengatakan pihaknya terus memantau pelaksanaan program agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan pada semester kedua tahun ini.
"Dengan masih rendahnya serapan anggaran hingga pertengahan tahun, harapan petani dan pelaku UMKM kini tertuju pada percepatan pelaksanaan program agar dukungan pemerintah tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan," tutupnya.( Hajim).
