LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - PTPN VII diduga telah menyerobot ribuan hektare lahan warga sekitar perkebunan sejak puluhan tahun lalu di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Mereka juga menduga hasil panen karet tak semua disetor ke negara serta CSR yang ala kadarnya.
Ribuan rakyat dan aparat dari 19 desa ikut meminta kepengembalian ribuan hektare lahan perkebunan karet yang puluhan tahun dikuasai PTPN VII Waybeluru. Dari ribuan hektare lahan, PTPN VII Wayberulu diduga hanya mengantongi legalitas 242 hektare.
Rakyat sudah lama menuntut pengembalian lahan yang tak termasuk HGU PTPN VII. Namun, para pemangku kepentingan bungkam. Apalagi, pihak PTPN VII bungkam atas tuntutan pengembalian lahan.
Mereka akhirnya aksi ke Kantor Gubernur Lampung Arinal Junaidi lalu dilanjutkan ke Kantor BPN Lampung menuntut pengukuran ulang lahan PTPN VII. Ada ribuan masyarakat dan aparat desa dari 19 desa di Kecamatan Gedongtataan.
Baca juga: PTPN VII Waybeluru Diduga Serobot Ribuan Ha Lahan Warga Pesawaran
Rakyat aksi di depan pintu gerbang yang telah ditutup BPN Lampung. Selain mengusung poster tuntutan, warga juga membawa benner. Sebelumnya warga menyamakan persepsia di kediaman salah satu tokoh masyrakat Feri Darmawan di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan.
Acara tersebut dihadiri oleh Kades Taman Sari Fabian jaya, anggota DPRD Pesawaran Supriyadi, Ketua Forum Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKW-KP) Feri Darmawan, Koordinator Forum Masyarakat bersatu Kabupaten Pesawaran Safrudin Tanjung, Ketua Forum Pres Independent Indonesia (FPII) Supfiawan, Ketua Lipan Sumara, dan tokoh masyrakat Erland Syofinadi.
Kepala Desa Taman sari Fabian Jaya mengatakan kedatangan masyarakat dari 19 Desa tersebut menuntut agar BPN Provinsi Lampung segara melakukan Pengukuran ulang ribuan hektar tanah yang di kelola oleh PTPN VII Wayberulu,
”Alhmadulilah, kita sudah mendapat dukungan dari 18 Kepala Desa, mereka mengirim perwakilannya masing-masing untuk ikut berpartisipasi dalam aksi damai," ujarnya, Rabu malam (14/6/2023).
Selain untuk memperjuangkan hak masyarakat yang sejak lama dizholimi, dirinya juga ingin membongkar oknum-oknum yang selama ini ada di dalam PTPN VII Wayberulu.
Baca juga: Erick Thohir Puas Meski Timnas Imbang vs Palestina: Ini Modan Bagus Menantang Argentina
Diduga selama bertahun-tahun par oknum menikmati hasil produksi yang tidak di setorkan ke pemerintah, selain itu banyak kecurangan yang dilakukan.
“Bagaiman puluhan tahun masyarakat bekerja tampa dilakukan pengangkatan sebagai karyawan. Sejak tahun 60 mereka mengelola lahan tampa membayar pajak. Mereka tidak pernah membagikan CSR untuk masyarakat sekitar. Dan selama ini masyarkat di Zholim,mereka tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada masyarkat”terang
“Hari ini saya pertegas, hari ini sudah mulai membuat berita positif, seolah-olah CSR itu memang dibagikan ke desa-desa. Betul Desa taman sari dapet 3 sumur bor,tapi itu hasil dari saya ngancam pak, akan menutup jalan desa menuju kebun karer, bukan hasil biak-baik,ini fakta”katanya
Untuk itu bersama masyrakat dirinya akan meperjuangkan agar BPN Provinsi Lampung dapat mengukur ulang HGU yang Dikelola Oleh PTPN VII Wayberulu,
Baca juga: Penutupan Porprov di Jepara, Dimeriahkan Denny Caknan dan Orkes Melayu Adella
Sementara itu, kordinator Aksi Safrudin Tanjung menjelaskan,kegiatan Aksi damai akan di mulai Pukul 09.00 wib, rencananya setelah aksi damai di lakukan di kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Ribuan masyarakat akan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Lampung,
” Kira-kira satu kilo meter dari BPN Provinsi Lampung ke Kantor Gubernur. Kita akan meminta Gubernur Lampung untuk mendukung perjuangan ini. Setelah itu kita akan menutup akses jalan menuju Perkebunan sawit di Dusun Tanjung Kemala Desa Taman Sari”ujarnya
Tanjung meminta kepada masyarkat agar aksi damai ini dapat berjalan tertib dan tidak anarkis,sehingga tuntutan masyarkaat dapat di dengarkan,
“Jangan sampai kita merusak fasilitas umum. Tuntutan kita hanya satu yaitu agar HGU yang di kelola PTPN VII dapat dilakukan,ini perjuangan rakyat, tujuan kita satu yaitu membela hak rakyat”pungkasnya. (Hajim)
