LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -----Digitalisasi pemerintahan, menjadi salah satu isi trigger yang dibedah khusus, hari ke-2, taja
Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025, di Ballroom Lt 4, Hotel Grand City Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/5/2025).
Forum Komdigi (Komunikasi dan Digital) Munas APEKSI 2025, nama agenda, bagian rangkaian Munas sejak Selasa (6/5/2025) hingga berakhir Sabtu (10/5/2025) nanti.
Acara yang diorganisir oleh perusahaan nasional di bidang solusi komunikasi, teknologi, dan pengembangan SDM digital, Performa Optima Group ini, membersamai rangkaian agenda Munas lainnya, seperti Indonesia City Expo mulai 8 Mei 2025, city tour, Indonesia-Korea Smart City Forum, business matching, coaching clinic, Komdigi Expo, dan karnaval budaya bertema “Light Culture Paradise” pada 9 Mei esok.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfotik) Kota Surabaya, M. Fikser, menerangkan, forum ini dilatarbelakangi oleh kebijakan nasional percepatan transformasi digital di seluruh sektor pemerintahan, pun termasuk pemerintah daerah.
"Kegiatan ini jadi ruang untuk menyampaikan pembaruan kebijakan dari pusat sekaligus memperkuat koordinasi dengan daerah. Fokus utama kegiatan ini mencakup pengembangan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan keamanan siber, pengembangan smart city untuk kualitas hidup masyarakat,” terang Fikser.
Forum Komdigi Munas APEKSI 2025 ini akan menghasilkan aplikasi digital terintegrasi untuk digunakan seluruh kota di Indonesia sebagai tools penting pendukung digitalisasi pemerintahan daerah dalam hal ini di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) se-Indonesia.
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, saat pidato pembuka berharap, Forum Komdigi menjadi wadah penyatuan potensi dan kekuatan seluruh kota demi majukan digitalisasi secara kolektif.
“Forum ini keniscayaan bagi Kota Surabaya dalam hal menggerakkan ekonomi hingga perencanaan anggaran dan digitalisasi. Forum ini bertujuan menyatukan semua kekuatan yang ada di semua kota untuk digabungkan menjadi satu,” ujar Eri, forum itu akan hasilkan gagasan konkret digitalisasi, usai diserahkan ke APEKSI direkomendasikan ke pemerintah melalui Kementerian Komdigi.
Bertujuan, menciptakan sistem aplikasi digital terintegrasi yang dapat digunakan bersama oleh seluruh kota anggota APEKSI, sehingga mengurangi biaya pengembangan aplikasi mandiri dan memungkinkan alokasi anggaran daerah lebih efisien untuk kepentingan rakyat.
“Semua aplikasi nantinya, misal dari Surabaya WargaKu, daerah lain bagaimana, lalu kita gabung jadi satu. Sehingga bisa digunakan semua kota dan akan menuju kemakmuran, serta kesatuan yang luar biasa. Itu yang harus kita munculkan dalam Munas APEKSI ini,” kata dia, itu bertujuan mewujudkan pemerataan digitalisasi antarkota anggota APEKSI.
Tak lupa, Eri Cahyadi mengintensi pentingnya kebersamaan dan solidaritas organisasi, di mana kota yang lebih maju dapat membantu yang tertinggal, layaknya keluarga besar.
“Ketika ada ketimpangan maka kita angkat ketimpangan itu supaya jadi kesatuan. Itulah yang dinamakan keluarga besar APEKSI. Keluarga, membantu dan menemani ketika susah, bukan hanya saat bahagia. APEKSI hadir untuk beri kebersamaan dan kekuatan sebagai keluarga,” tutur Eri, bila gagasan itu terealisasi, akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sehingga masing-masing kota bisa alihkan anggarannya guna alokasi penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, lainnya.
Apresiatif, Staf Ahli Kemkomdigi Bidang Sosial Ekonomi, Raden Wijaya Kusumawardhana, paparannya menegaskan peran strategis Kepala Dinas Kominfo/Komdigi di era digital.
Sebagai: kunci dan penggerak perubahan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi.
"Digitalisasi bukan hanya urusan infrastruktur atau teknologi, melainkan jalan untuk dapat akses, peluang, dan kesejahteraan, terutama bagi daerah yang selama ini tertinggal. Kami mengapresiasi gagasan aplikasi bersama antar kota yang dapat menjadi rujukan dan ajaran untuk pertumbuhan ekonomi serta penanganan masalah sosial,” sebut Wijaya.
Mantan Asisten Deputi (Asdep) Pendidikan Menengah dan Keterampilan Kerja periode 2016–2020, Asdep Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah 2020–2022, dan Sekretaris Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; sebelum dia Sahli Kemkominfo lanjut Kemkomdigi ini berharap, melalui forum itu Dinas Kominfo/Komdigi dapat menjadi 'strategic command center' yang memastikan tak ada warga kota yang tertinggal dalam arus perubahan digital.
“Kami apresiasi, dan berharap Forum Komdigi Munas ke-7 ini dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret untuk mempercepat transformasi digital di seluruh kota anggota APEKSI,” ujar Wijaya.
Mengomentari, salah satunya Kadiskominfotik Kota Blitar, Jawa Timur, Mujianto. Dia memuji Forum Komdigi yang dikemas dalam format diskusi interaktif, pelatihan pemanfaatan AI hingga sesi coaching clinic yang memberikan solusi nyata bagi digitalisasi layanan publik.
Menurutnya, perwakilan Diskominfotik juga aktif dalam sesi-sesi diskusi, saling berbagi pengalaman inovasi digital dan menyerap berbagai praktik baik dari kota-kota lain.
Mujianto berharap forum dapat memperkaya wawasan dan mempercepat adopsi teknologi digital yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan di Kota Blitar. “Melalui kegiatan ini, penguatan infrastruktur digital dan literasi digital masyarakat daerah seperti Kota Blitar bisa makin optimal. Ini juga buka peluang lahirnya berbagai inovasi digital,” tutur dia.
Poin digitalisasi pemerintahan ini memang jadi isu arus utama modernisasi kota di Indonesia.
Jika di-SWOT, kekuatan utama menggesa penerapan progresifnya (apalagi di kota) –berkat penetrasi kuat disrupsi digital ala Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0– seperti dinamika tuntutan publik dalam hal ini warga kota akan layanan publik pratama yang serba cepat, serba mangkus sangkil (efektif efisien), dan serba digital, serta lebih humanis.
Ditopang, tingginya rerata pertumbuhan penggunaan dan penetrasi internet dan gawai cerdas di Indonesia, seiring pertumbuhan populasi.
Sebagai bukti, laporan We Are Social 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia hingga Januari 2025 telah lebih dari 220 juta setara 77 persen total populasi 284,44 juta jiwa.
Ini menunjukkan sebagian besar populasi memiliki akses ke internet. Data survei, sebagian besar pengguna internet Indonesia menggunakannya untuk mencari informasi, berkomunikasi, mencari inspirasi, hiburan, belajar hal baru, mencari berita. Selebihnya baru untuk berbisnis.
Dengan tingginya aksesibilitas, jumlah koneksi seluler aktif di Indonesia bahkan lebih tinggi; 356 juta, menunjukkan bahwa banyak individu kemungkinan memiliki lebih dari satu koneksi seluler. Alias, satu warga memiliki lebih dari satu ponsel yang terhubung dengan internet.
Lalu, sekitar 167 juta jiwa atau 89,2 persen dari total populasi, gunakan gawai cerdas. Terdapat 143 juta pengguna media sosial aktif, atau 50,2 persen dari total populasi, naik 2,9 persen dibanding Januari 2024. Patform terbanyak digunakan yakni TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan X. Belum, jejaring aplikasi perpesanan singkat, WhatsApp.
Beriringan, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan akses dan kualitas internet di seluruh pelosok negeri. Misal dengan uber pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station), di mana hingga September 2023, tercatat BUMN Telkomsel memiliki 233.052 BTS, termasuk 183.621 BTS 4G, 438 BTS 5G. Selain, BAKTI Kemkominfo kini Kemkomdigi juga telah bangun 6.677 BTS. Data, terdapat 1.682 BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Indonesia hingga 2020.
Angka kemahalan dari harga keekonomian pembangunan satu unit BTS ini kita ketahui lumayan fantastis. Menurut Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam, harga satu menara Rp600 juta hingga Rp1,5 miliar tergantung multifaktor.
Nah, gencaran perkuatan sebagaimana di atas, berlangsung ditengah, bentang kendala penghambat digitalisasi pemerintahan itu sendiri, mulai dari kesenjangan infrastruktur teknologi antara daerah (desa-kota), kurangnya kapasitas kepemimpinan dan kesenjangan kompetensi digital di kalangan ASN, serta budaya kerja dan birokrasi yang kaku dan resisten terhadap perubahan revolusioner sistem pelayanan publik.
Untungnya, rezim terus berganti, nun sadar tuntutan publik akan modernisasi layanan publik tak terbendung, membuat institusi pemerintah pusat dan daerah, terus mau tak mau mengakomodirnya hingga mengalami perkembangan pesat, ditandai makin banyak penggunaan teknologi digital dalam layanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
Upaya pemerintah: meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi seperti jaringan internet stabil dan merata dukung digitalisasi, penguatan regulasi termasuk perlindungan data pribadi warga negara, keamanan data dan informasi publik dan perkuatan sistem ketahanan siber nasional.
Lalu, penerapan teknologi digital seperti internet of thing (IoT), mahadata (big data), komputasi awan (cloud computing), otomasi robotik, kecerdasan buatan (AI), dan lainnya, di berbagai aspek pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan pengelolaan data.
Misal e-katalog, e-budgeting, e-procurement dan e-Government (e-Govt) atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) termasuk Sistem Pelayanan Publik (SPLP), yang jadi fokus utama demi percepatan dan penyederhanaan proses administratif dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
Termasuk, penggunaan aplikasi digital untuk layanan administrasi kependudukan atau adminduk (kewargaan), layanan perpajakan dan retribusi, layanan SIM hingga tilang elektronik, kesehatan, dan sebagainya.
Seluruhnya, ditujukan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi dan efektivitas, serta kualitas pelayanan publik.
Senada halnya lembaga swasta, institusi pemerintahan dari pusat hingga daerah pun lantas banyak yang memanfaatkan fenomena digitalisasi pemerintahan ini untuk membuat ragam aplikasi layanan publik dan layanan informasi publik yang dapat menunjang produktivitas masyarakat.
Dalam dinamikanya, sulit dipungkiri, terjadi pula gejala nasional "latah" aplikasi. Dikit-dikit aplikasi, dikit-dikit solusinya aplikasi. Yang dirancang bangun, dibuat, hingga digunakan, saling terpisah satu sama lain per divisi, dan tidak saling terhubung satu sama lain.
Pemerintah pusat pun daerah, kian jamak melirik berikut aktif mengembangkan inovasi pelayanan publik digital dengan berbagai platform digital. Sayangnya, antusiasme ini dalam derajat tertentu justru ada yang terlalu berlebihan, ada yang justru kontraproduktif: melucuti hakikat dibuatnya demi efisiensi dan memudahkan publik lantaran dibuat per divisi sehingga justru membingungkan warga.
Bahkan, catat Kemkominfo 2024, ada 27.400 aplikasi digital buatan kementerian/lembaga.
Dan yang juga sulit terlupakan, terdapat pula yang secara kaidah morfologi bisa buat kita terpingkal sakit perut demi mendengarnya.
Lantaran, namanya terdengar bak nyeleneh, kontroversial, padahal sama sekali tak untuk bermaksud atau dimaksudkan demikian. Tapi lantaran itu pula menjadi dikenal dan viral, pun meskipun bukan itu juga tujuannya.
Seperti, aplikasi SiPEPEK (Sistem Informasi Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan) luncuran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, layanan bantu warga miskin urus bansos.
Nama, diambil dari kata "pepek" (bahasa Cirebon berarti lengkap atau semuanya ada). Meski demikian, penggunaan kata itu dalam bahasa Indonesia memiliki konotasi berbeda dan picu kontroversi. Benar saja, usai viral dan diprotes warganet, Pemkab Cirebon akhirnya mengganti namanya menjadi SiPEPEG. Itu pun juga masih digerundeli netizen, intonasinya masih sama seperti nama sebelum. Haha.
Lalu, aplikasi Siska Ku Intip (Sistem Integrasi Kelapa Sawit - Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma) luncuran Pemprov Kalimantan Selatan, untuk mengintegrasikan data dan layanan sektor perkelapasawitan dan sapi, meningkatkan populasi ternak sapi potong, pendapatan perkebunan dan peternakan, dan melestarikan lingkungan.
Pemprov Kalsel, bergeming tetap kekeuh gunakan nama itu kendati panen protes.
Ada lagi, aplikasi Simontok (Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok) rilisan Pemkot Surakarta sejak 2021 silam, dibuat untuk memonitor stok persediaan pangan di pasaran dan kebutuhan pangan warga.
Soal nama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan setempat, Eko Nugroho, saat itu bilang nama itu dipilih agar mudah diingat warga, tak ada unsur mengarah ke hal jorok.
Juga ada, aplikasi kerèn Sisemok (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) luncuran Pemkab Pemalang, Jawa Tengah.
Ramai digeruduk warganet, Pemkab sini luluh dan gantinya jadi SIEMAS (Sistem Informasi Pendaftaran Ormas). Akan tetapi tak lama kemudian, lantaran dari situ dan ini yang pewarta sebut, kereennya, Kemendagri buat kebijakan baru: semua pendaftaran ormas harus melalui aplikasi terintegrasi SIORMAS buatan Kemendagri. Lantas dari situ aplikasi SIEMAS pun lemas, takedown.
Lainnya, ada aplikasi SITHOLE (Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online) milik Pengadilan Negeri (PN) Semarang, untuk memudahkan masyarakat dapatkan layanan umum hukum secara daring.
Ini juga banjir vonis "keripik" pedas netizen, lalu diganti jadi SI-THOLE, diambil dari bahasa Jawa berarti anak laki-laki belum dewasa. Ketua PN Semarang saat itu Frida Ariyani, "diganti untuk memudahkan masyarakat menyebut dan mengingat layanan tersebut."
Kemudian yang juga keren lantaran akhirnya bisa "kasih paham" warganet yang nyinyir, soal pentingnya tak meninggalkan bahasa ibu; aplikasi SIPEDO (Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Database Online) luncuran Pemkab Sumedang, Jawa Barat.
Aplikasi untuk memudahkan masyarakat mencari informasi pelatihan kerja ini sempat viral dan jadi perbincangan warganet karena namanya dinilai nyeleneh. Namun Kasubbag Protokol Pimpinan (Prokopim) Pemkab saat itu Nela Megalita bilang, namanya diambil dari bahasa Sunda "Pedo" berarti lezat atau enak.
Penamaan tak memiliki unsur lain selain itu.
Terus ada lagi, aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) luncuran Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Aplikasi ini memudahkan pengguna atau para petani mendapat pupuk bersubsidi dengan menunjukkan e-KTP asli di dalam aplikasi.
Lalu ada pula, aplikasi Jebol Ya Mas (Jemput Bola Layani Masyarakat) luncuran Puskesmas Anggut Atas Kota Bengkulu sejak 2023: untuk bantu masyarakat dapat layanan kesehatan.
Sempat heboh warganet, Kepala Puskesmas Anggut Atas saat itu Armailis, mengaku dia sendiri yang buat akronim nama aplikasi itu, lelagi idem: agar mudah diingat masyarakat.
Dan, ada pula, aplikasi Mas Dedi Memang Jantan, singkatan dari Program Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan, luncuran Pemkot Tegal melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bersama BPJS Ketenagakerjaan setempat, Agustus 2022, untuk memberikan perlindungan bagi buruh dan pekerja bukan penerima upah.
Nah, kita tinggalkan nama-nama menggelitik di atas, lanjut bicara peluang dan manfaat, digitalisasi pemerintahan di Indonesia makin dirasakan strategis tidak saja untuk dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan publik hingga masyarakat dapat menerima layanan lebih cepat dan efisien, menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif, serta dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan.
Lebih jauh, digitalisasi pemerintahan di Indonesia juga dicatudayakan, dijadikan catu daya (generator) upaya memutus perlahan seluruh malapraktik birokrasi warisan feodal yakni birokrasi rente, birokrasi dilayani bukan melayani, dan birokrasi korup.
Pun, teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan, penerapan praktisnya dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja ASN.
Kendatipun data Speedtest Global Index by Ookla 2025 menunjukkan, kecepatan internet di Indonesia terseok di urutan ke-84 di dunia dengan rerata kecepatan 40,44 mega bytes per second (Mbps), dan kecepatan internet fixed broadband di Indonesia terperosok di urutan ke-121 di dunia dengan rerata angka kecepatan 32,13 Mbps.
Namun, itulah enaknya dianugerahi warisan tak tergantikan dan tiada duanya bahkan tak ternilai harganya: nilai kegotongroyongan, nilai kedermawanan dan kesetiakawanan sosial (Indonesia dinobatkan sebagai bangsa paling ramah dan paling dermawan di dunia).
Pun kendati masih punya PR raksasa untuk memberangus malapraktik rasuah, budaya suap dan pungli yang masih terus merajami, tanpa disadari, saat ini Indonesia terus merasuk, memasuki era layanan publik berbasis digital yang lebih humanis, mulai dari layanan warga lahir hingga meninggal dunia.
Baru sadar, saat pihak luar datang menilai, "eh tuh, layanan publikmu dah makin cihuy. Lanjut, tingkatkan!" misal.
Seperti ditunjukkan dalam United Nations E-Government Survey 2024; peringkat global Indonesia dalam penerapan e-Government ternyata naik lumayan signifikan. Uhuy! (Muzzamil)
