SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kendal menilai pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Kendal saat ini masih carut marut sehingga menyebabkan krisis keuangan daerah.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kendal, Abdul Syukur menilai, carut marutnya pengelolaan pendapatan daerah ini dinilai lantaran pengelolaan sektor-sektor pendapatan daerah belum dikelola dengan maksimal.
"Ada beberapa dinas pengampu pendapatan daerah seperti Bapenda, BLUD, RSUD, Puskesmas, Dishub, Dinas Perdagangan, Disporapar, termasuk ada beberapa sektor lain. Belum lagi pengelolaan BUMD yang belum maksimal, seperti PDAM, BPR Kendali Artha, BPR BKK, Aneka Usaha dan lainnya," kata Abdul Syukur.
Baca juga: Penerimaan Murid Baru yang Akuntabel, Wali Kota Semarang Terbitkan SE Antisuap
Selain itu, ia juga menilai bahwa potensi sektor-sektor pendapatan daerah tersebut terkesan masih berjalan sendiri-sendiri lantaran belum adanya satu leader yang memimpin pengelolaannya.
"Selama ini saya melihat memang belum ada satu leader yang memimpin seluruh sektor-sektor pendapatan. Sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri dan tidak menjadi satu kesatuan," bebernya.
Dipaparkan dia, dalam evaluasi PPP, target pendapatan daerah tahun 2024 yang semula ditetapkan dalam RPJMD 2021–2026 sebesar Rp703 miliar, mengalami dua kali penurunan drastis. Pertama, diturunkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Rp636 miliar. Tak berselang lama, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali mengusulkan penurunan menjadi Rp558 miliar. Total penurunan mencapai Rp145 miliar dari target awal.
“Ini kan aneh. Target diturunkan dua kali tapi tetap tidak tercapai. Yang terealisasi justru hanya Rp517 miliar,” ungkap Abdul Syukur.
Menurutnya, adanya problem dalam pengelolaan pendapatan daerah inilah yang menyebabkan anjolknya pendapatan daerah Kabupaten Kendal.
"Jadi ada problem di dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga yang dibutuhkan adalah leadership, siapa yang akan memimpin menjadi leadership pendapatan daerah. Karena kita punya krisis keuangan daerah," tegasnya.
Kreativitas dan Inovasi
Kemudian, lanjut Abdul Syukur, yang berikutnya adalah belum maksimalnya kreativitas maupun inovasi untuk mendongkrak potensi sektor-sektor pendapatan daerah tersebut. Bahkan dinas-dinas yang berkaitan dengan sektor pendapatan menurutnya hanya menaikkan target berdasarkan asas kepantasan dan tidak ada basis kajian atau inovasi dalam menetapkan target pendapatan.
"Karena hari ini saya menyaksikan sebetulnya ada beberapa potensi PAD kita dari seluruh sektor itu. Pada saat kita mengundang beberapa dinas terkait, mereka kebiasaan untuk menaikkan target PAD bukan berdasarkan potensi. Misalnya kira-kira kalau tahun lalu 10 tahun ini pantasnya ya 15. Tidak berdasarkan potensi," ungkap Abdul Syukur.
Baca juga: Bangun Karakter Siswa, Payung Jiwa Beri Edukasi di SMA Krista Mitra Semarang
Sehingga dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kendal tentang PAD ini menjadi langkah tepat untuk mengurai potensi PAD yang ada di dinas-dinas terkait.
"Dengan ini harapan kami, bahwa kita bisa melampaui dari target pendapatan daerah karena hampir semua mengalami penurunan dari realisasi," pungkasnya.(Anik)
