LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -----Selain masygul, miris juga demi mendengarnya. Nasib rakyat Indonesia, selaku konsumen listrik satu-satunya perusahaan setrum penyedia jasa layanan sekaligus pengampu mandat hak monopoli bisnis ketenagalistrikan nasional: PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero), tepatnya 85,4 juta pelanggan PLN per data Mei 2025 dengan 24,75 juta di antaranya dari golongan 450 VA dan 10,49 juta di antaranya dari golongan 900 VA.
Sehari saja rakyat konsumen lalai membayar tagihan listrik bulanan yang batas waktunya rutin per tanggal 20 setiap bulannya, alamat langsung dikenakan denda keterlambatan.
Lantas, lebih parah lagi bagi rakyat konsumen listrik sistem token. Semenit saja misal lupa, belum sempat, atau bahkan 'takda' uang buat membeli token guna mengisi akun listriknya, seperti jadi 'sanksi sosial tak bernyawa': laju dipermalukan dengan bunyi alarm dari mesin penacat listrik di rumah. Bunyi nyaringnya itu lho, mana tahan. Sampai tidak saja ke kuping tapi bikin bergunjing kiri-kanan tetangga. Tak segera isi, otomatis siap-siap padam segera.
Pada saat yang sama, situasi yang kontras berkebalikan, berbanding terbalik, hembus kabar gaya hidup jetset sosok orang nomor satu di jajaran direksi perusahaan setrum pelat merah satu ini: Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo, yang konon bahkan sampai diisukan bak kebal hukum.
Serta, penilaian kritis elemen masyarakat sipil, seperti disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi melalui keterangannya sebagaimana disitat, Rabu (30/7/2025).
Bahwa, sulit rasanya untuk diterima oleh dan dengan akal sehat, kenyataan sekelas PLN yang merupakan perusahaan negara yang notabene diberi hak mutlak monopoli bisnis, akan tetapi kondisi keuangannya malah justru babak belur. Utang naik, laba jeblok!
Uchok bilang, menyebut mengistilahkannya sebagai aji mumpung, satu sisi PLN alami penurunan laba, namun sisi lain utangnya semakin 'gemoy' alias gemuk. Bin montok.
Pada tahun 2024, total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun.
Total utang PLN, terang Uchok, mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang. Pada tahun 2023, utang jangka pendek PLN mencapai Rp143,1 triliun. Naik Rp28,8 triliun menjadi Rp172 triliun, setahun kemudian.
Sedang utang jangka panjang PLN naik dari Rp511,8 triliun pada 2023, menjadi Rp539,1 triliun pada 2024. Kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp27,3 triliun.
Itu baru soal utang yang terus mengembung. Belum soal anjloknya raihan laba perusahaan yang tak luput dari sigi Uchok, aktivis 1998 —bekas aktivis mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, mula gabung Forum Kota (Forkot) era penggulingan rezim Soeharto, dirikan Front Aksi Mahasiswa untuk Demokrasi (Famred), pascakampus gabung jadi Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ulah dia lihai akses dan analisis data APBN/APBD dan proyek BUMN, bareng para komrad setia idealisme perjuangan dirikan CBA 2014, aktif awasi perencanaan - pelaksanaan anggaran APBN/APBD dan melatih kader pengawas anggaran dari berbagai daerah— ini.
Bagaimana mungkin, tanya heran dia, PLN yang memonopoli pasar kelistrikan Indonesia, labanya anjlok pada tahun 2024? “Laba PLN tahun 2023 sebesar Rp22 triliun, namun tahun 2024 turun drastis menjadi Rp17,7 triliun. Penurunannya Rp4,3 triliun,” kuak Uchok.
Anjloknya laba PLN cermin penanda buruknya kinerja keuangannya, memantik aktivis antikorupsi kelahiran Tapanuli Selatan 22 Februari 1974, anak tunggal dari ayahnya prajurit TNI AD berpangkat Peltu di Yon Bekang/Perbekud, Kramat Jati, Jakarta Timur, ibunya seorang ibu rumah tangga ini; desak pemerintah lakukan perombakan arah PLN yang kini dipimpin Darmawan Prasodjo.
"Harus ada penyegaran direksi PLN. Ganti dirutnya yang enggak becus kelola PLN. Dia sudah terlalu lama menyala, sudah kenyang, harus diganti. Kalau tidak, kinerja PLN akan seperti keong," ujar alumnus S1 FISIP dan S2 Manajemen Lingkungan dari almamater yang sama: Universitas Negeri Jakarta itu.
Selain itu, Uchok mendesak Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap Dirut PLN Darmawan Prasodjo atas dugaan perjalanan pribadi ke luar negeri, bersama keluarganya, yang kabarnya dibiayai perusahaan.
Infonya, imbuh Uchok, bos PLN itu melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia saat masa siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 lalu. “Diduga ada modus perjalanan dinas fiktif ke luar negeri. Biayanya ditanggung PLN, sementara kondisi keuangan perusahaan, sedang tidak baik-baik saja,” sergap Uchok.
Sisi lain, terkait tarif, memang pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terpantau terus merawat tradisi fungsi sosial PLN sebagai BUMN.
Di mana, sebagaimana terpantau, selain pertahankan kebijakan subsidi tarif tenaga listrik PLN bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi, mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, menengah.
Pemerintah juga tetap pertahankan tarif lama alias tidak menaikkannya bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi (tak berubah, tetap); demi mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri.
Seperti terakhir, dalam keputusan penetapan tarif tenaga listrik PLN triwulan III periode Juli hingga September 2025, sebagai eksekusi Peraturan Menteri ESDM Nomor 7/2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero): penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan, mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Dengan, parameter ekonomi makro untuk Triwulan III 2025 mengacu pada realisasi periode Februari-April 2025. Per akumulatif, perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif, nun pemerintah memutuskan meniadakan kenaikan tarif listrik.
"Triwulan III 2025 menetapkan tarif tetap, semuanya tidak ditetapkan lain oleh pemerintah,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, seperti dipancarluaskan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi, di Jakarta, 27 Juni 2025 lalu.
“Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga saling pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat tetap terjaga,” jelas Jisman.
Tulat (tiga hari setelah hari ini) sesudahnya, Dirjen Jisman Hutajulu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR, 30 Juni lalu, mengkonfirmasi perkiraan pemerintah, realisasi subsidi listrik tahun 2025 ini lebih rendah dibanding alokasi tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Meski anggaran subsidi mencapai Rp90,32 triliun, proyeksi atau outlook hingga akhir tahun cuma sekitar Rp87,72 triliun. Angka ini menurun dibanding tren pertumbuhan subsidi beberapa tahun terakhir.
Hingga Mei 2025, warta Dirjen, penyerapan subsidi listrik, baru mencapai sekitar Rp35 triliun. “Target kami di APBN sebesar Rp90,32 triliun, namun outlook-nya sekitar Rp87,72 triliun karena beberapa parameter eksternal yang tidak bisa dikendalikan,” kata Jisman.
Menurutnya, subsidi listrik merupakan belanja negara yang ditujukan untuk bantu pelanggan rumah tangga dan sektor kecil agar dapat mengakses listrik PLN dengan tarif yang terjangkau. Pelanggan rumah tangga 450 VA (24,75 juta pelanggan) dan 900 VA (10,49 juta pelanggan) yang tergolong tidak mampu, masih menjadi penerima terbesar subsidi.
Pada 2024, subsidi listrik tercatat Rp77 triliun, naik dari Rp68 triliun pada 2023. Sebanyak 67 persen dari subsidi tahun lalu dinikmati rumah tangga kecil. Namun, pada 2025, porsi subsidi untuk rumah tangga diperkirakan turun jadi 64,1 persen, seiring peningkatan alokasi bagi sektor usaha kecil, industri kecil serta layanan sosial (masjid, panti asuhan dan rumah sakit).
Jisman mengintensi, besaran subsidi sangat dipengaruhi faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, ICO (harga minyak mentah Indonesia), dan inflasi. “Kurs yang terus naik sangat memengaruhi beban subsidi. Dari Rp14.000, naik menjadi Rp15.000 bahkan Rp16.000,” bebernya.
Konsumsi listrik yang terus meningkat, imbuh dia, juga turut mendorong kebutuhan subsidi. Volume penjualan listrik naik dari 55 TWh pada 2020 menjadi 71 TWh pada 2024. Untuk 2025, penjualan ditargetkan mencapai 73 TWh, sudah terealisasi 31 TWh hingga Mei.
“Outlook hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 76,63 TWh,” kata Jisman, meski alokasi subsidi terus meningkat, realisasi terus dipantau agar penyalurannya tetap efisien, menyesuaikan dinamika ekonomi yang sulit diprediksi. Ditengah ketidakpastian global.
“Pemerintah berharap efisiensi penyaluran subsidi tetap terjaga seiring meningkatnya konsumsi listrik nasional,” ujar Jisman.
Balik lagi ke penilaian Uchok Sky Kadafi tadi, gembar-gembor efisiensi anggaran di tubuh perusahaan setrum pelat merah ini laju bak tercoreng ulah inefisiensi yang diduga secara 'ugal-ugalan' dilakukan sang Dirutnya. Sudah saatnya-kah patut segera diganti, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Erick Thohir dan Bapak Bahlil Lahaladia? (Muzzamil)
