LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Tokoh adat Lampung, Irjen Pol (Purn) Dr. H. Ike Edwin, SIK, SH, MH, yang akrab disapa Dang Ike dan bergelar Suttan Raja Diraja Lampung, mengingatkan semua pihak agar selalu berkonsultasi dengan para pemuka adat sebelum menggelar kegiatan yang berkaitan dengan adat dan budaya Lampung.
Menurutnya, adat Lampung memiliki pakem-pakem yang diwariskan nenek moyang sebagai sarana transformasi nilai filosofi yang harus dijunjung tinggi, khususnya oleh masyarakat adat sendiri. “Adat itu bukan sekadar simbol atau tarian, tetapi ada makna, tata cara, dan aturan yang tidak boleh dilanggar,” tegas Dang Ike.
Peringatan ini disampaikan menanggapi polemik Tari Ngigel yang dipentaskan di Bundaran Tugu Adipura, Kota Bandarlampung pada Sabtu malam, 3 Agustus 2025, dalam rangka Parade Budaya Lampung 2025. Acara ini diikuti sekitar 300 penampil dari berbagai sanggar seni, komunitas budaya, dan sekolah. Tari Ngigel menjadi salah satu pembuka acara dengan melibatkan 16 penari pria dan 12 penari wanita.
Masalah muncul ketika tarian yang menurut adat Pepadun hanya boleh dibawakan oleh pria itu justru dipentaskan secara campuran. “Ini yang memicu protes dari masyarakat adat Lampung Pepadun,” jelas Dang Ike. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh adat untuk mencari solusi. Hasilnya, disepakati bahwa setiap kegiatan adat harus dikomunikasikan lebih dulu dengan pihak yang memahami budaya Lampung, baik dari unsur adat Pepadun maupun adat Saibatin.
Meski terjadi kesalahan, para tokoh adat memilih langkah damai. Silaturahmi digelar untuk saling memaafkan dan menegaskan komitmen menjaga marwah adat. “Kita bangga budaya Lampung dikenalkan ke publik, tapi konteks dan konsepnya harus sesuai aturan adat yang sudah turun-temurun. Jangan sampai terulang lagi,” ujar Dang Ike.
Filosofi dan Sejarah Tari Ngigel
Tari Ngigel adalah tarian tradisional Lampung Pepadun yang sarat makna. Gerakannya didominasi langkah tegap dan hentakan kaki yang melambangkan keteguhan hati, keberanian, dan kepemimpinan. Secara tradisi, tarian ini dibawakan dalam upacara adat seperti cangget agung atau penyambutan tamu agung, hanya oleh pria sebagai simbol ksatria dan pelindung masyarakat.
Perempuan tidak diperkenankan menarikan Tari Ngigel karena adat Lampung memiliki tarian khusus untuk perempuan, seperti Tari Melinting atau Tari Sigeh Penguten, yang mewakili kelembutan, kehormatan, dan penghormatan tamu.
Suara Tokoh Adat
Tokoh adat Pepadun, Suttan Pangeran Tuha, menegaskan:..“Kami tidak menolak inovasi budaya, tapi akar sejarah tidak boleh diubah. Tari Ngigel adalah tarian ksatria, kalau dicampur perannya jadi kabur.”
Tokoh adat Saibatin, Radin Ngegalang, menambahkan:
“Adat itu seperti pohon besar. Batangnya tetap, meski ranting dan daunnya berkembang. Tari Ngigel punya batang sejarah yang jelas.”
Kronologi Singkat Polemik
1. 3 Agustus 2025, 19.00 WIB – Parade Budaya Lampung dibuka di Bundaran Tugu Adipura oleh Wali Kota Bandarlampung (diwakili Kadis Pariwisata Hajim).
2. 19.15 WIB – Tari Ngigel tampil sebagai pembuka, dibawakan oleh penari pria dan wanita dari salah satu sanggar kota.
3. 20.00 WIB – Video pertunjukan tersebar di media sosial, menuai komentar warganet dan tokoh adat.
4. 4 Agustus 2025 – Tokoh adat Pepadun menyampaikan protes resmi, meminta klarifikasi kepada Pemkot Bandarlampung.
5. 5 Agustus 2025 – Pertemuan rekonsiliasi digelar di Begadang Resto, dihadiri tokoh Pepadun, Saibatin, Dang Ike, dan Kadis Pariwisata.
Dalam pertemuan itu, pemerintah kota berkomitmen akan mengundang perwakilan adat di setiap perencanaan kegiatan budaya, agar kejadian serupa tidak terulang. (Hajim)
