KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Kenaikan target Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 69,4 miliar mendapatkan tanggapan positif dari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kendal, Sulistyo Ari Wibowo usai Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda APBD Perubahan 2025, Selasa 12 Agustus 2025.
Menurut Ari, sapaan akrabnya, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kenaikan target PAD APBD Perubahan 2025 dari Rp 636,84 miliar menjadi RP 706,24 miliar dinilai akan menjadi rekor baru jika bisa tercapai.
"Di APBD Perubahan 2025 ini ada kenaikan Rp 69,4 miliar, dan ini menurut saya sangat signifikan sekali. Kalau toh ini tercapai berarti rekor baru. Karena kemarin di angka Rp 636,84 miliar saja kalau tercapai itu sudah bagus," katanya.
Baca juga: Kurangi Angka Pengangguran, Pemkab Kendal Gelar Job Fair
Ari menyebut kenaikan yang cukup besar terlihat dari target pajak daerah yang naik sebesar Rp 42,76 miliar, yaitu dari Rp 368,93 miliar menjadi Rp 411,69 miliar. Dengan kontributor utama adalah dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang awalnya Rp 125,12 miliar melonjak ke Rp163,36 miliar atau naik Rp38,24 miliar.
"Dan teman-teman eksekutif sih mempunyai keyakinan bahwa itu bisa tercapai dengan menaikkan pajak BPHTB sama ada beberapa retribusi daerah," ungkapnya.
Tidak Memberatkan
Politisi PKS ini meminta kenaikan target pendapatan pajak daerah maupun retribusi daerah ini jangan sampai memberatkan masyarakat atau bahkan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat Kabupaten Kendal. Selain itu nantinya anggaran tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat salah satunya adalah infrastruktur.
"Prinsip kami adalah kenaikan itu tidak memberatkan dan membuat gaduh masyarakat. Dan harapan kami pada saat proses pembelanjaan jika nantinya target tidak tercapai prioritasnya adalah insfrastruktur dan kepentingan-kepentingan masyarakat," tegas Ari.
Baca juga: Kukuhkan Pengurus GOW Rembang, Bupati Ingin Program yang Sentuh Kebutuhan Masyarakat
Ia menambahkan pengawasan dari DPRD Kendal juga menjadi hal yang sangat penting dan harus dilakukan secara ketat.
"Harapannya pemerintah daerah cukup arif dan bijaksana dalam pengelolaannya dan memprioritaskan anggaran untuk kepentingan masyarakat dibandingkan dengan anggaran untuk yang lain," tandasnya.
Senada, Ketua DPRD Kendal menyatakan sangat menghormati dan berterima kasih kepada pihak eksekutif terhadap kenaikan target PAD APBD Perubahan 2025. Namun pihaknya memberikan catatan khusus agar pihak eksekutif tetap konsisten dengan apa yang diajukan tersebut.
"Karena peningkatan PAD ini tidak hanya sebatas tulisan tetapi akan sangat berdampak terhadap pembangunan. Dan kami DPRD akan mengawasi sesuai tupoksi dari sisi pendapatan yang sudah ditargetkan. Apalagi dinamika yang terjadi periode kemarin belum ada tercapai tapi hari ini malah ada peningkatan pendapatan. Dan itu pengajuan dari eksekutif, sepanjang itu rasional dan dinas bertanggung jawab, kami sepakat," pungkasnya.(Anik)
