Catatan Herman Batin Mangku*
TELEPON genggam saya berdering. Di seberang, Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, memastikan undangan Kaleidoskop Pembangunan Lampung 2025 telah sampai ke redaksi Helo Indonesia. Sebagai media yang memposisikan diri sebagai mata dan telinga warga, saya merasa berkepentingan hadir. Maka, Minggu siang (28/12/2025), langkah saya menuju Mahan Agung.
Acara itu bukan sekadar pemaparan kinerja. Ia menjadi oase kecil di tengah rutinitas yang kadang bergesekan antara kerja-kerja jurnalistik dengan teman-teman birokrasi. Sebelum acara dimulai, wartawan dan pejabat bercampur tanpa sekat—saling meledek, tertawa, dan berbincang ringan. Sebuah pemandangan langka yang menandai satu hal: setahun terakhir, suasana pemerintahan Lampung relatif teduh.
Tiga jam berlalu terasa singkat. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD)—atau yang akrab disapa Iyay Mirza—memaparkan kinerja 10 bulan kepemimpinannya secara runut, padat data, dan tampak benar-benar dikuasai di luar kepala. Dari presentasi itu, wajah kepemimpinan Mirza mulai terbaca: teknokratis, komunikatif, dan berorientasi hasil.
Pemandangan menarik tersaji di kursi pimpinan: “Three Musketeers” pemimpin muda Lampung — Gubernur RMD (45), Wakil Gubernur Jihan Nurlela (31), dan Sekdaprov Marindo Kurniawan (45) — duduk berdampingan. Ketika proyektor sempat bermasalah, Jihan dan Marindo tak sungkan berdiri, membantu teknisi, berkoordinasi tanpa protokoler berlebihan. Kepemimpinan yang cair, tak berjarak.
Bahkan, Mirza sempat meminta data di layar dimatikan. Dari kepalanya, narasi dan angka mengalir deras, seolah semua telah diorkestrasikan sejak lama. Di titik itu, saya menangkap satu kesan kuat: Mirza bukan sekadar menghafal janji, tapi memahami peta jalan untuk menepatinya.
Dompet Cekak, Janji Tetap Jalan
Saat mulai memimpin, kondisi keuangan Pemprov Lampung jauh dari ideal. Kas daerah hanya tersisa sekitar Rp400 miliar, dengan warisan utang Rp1,8 triliun kepada kabupaten/kota dan pihak ketiga. Padahal, Mirza terpilih dengan mandat besar: 82,7 persen suara atau 3.300.681 pemilih pada Pilgub Lampung 2024.
Namun keterbatasan fiskal tak dijadikan alasan. Ia tetap memegang janji politik: memperbaiki jalan, memperkuat pertanian, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan anggaran yang ada, Mirza menargetkan satu hal sederhana tapi krusial: tak boleh ada jalan provinsi berlubang, meski belum seluruhnya masuk kategori jalan mantap.
Baca juga: Ganjar yang Terhempas dan Bangkit Bersama Three Musketeers
Infrastruktur: Fondasi Mobilitas dan Ekonomi
Hasilnya mulai terlihat. Survei November 2025 mencatat jalan mantap provinsi meningkat 1,71 persen menjadi 79,79 persen. Lebih penting lagi, laju degradasi jalan berhasil ditekan dari rata-rata 4 persen menjadi 2,25 persen. Perusahaan perkebunan dan industri besar pun didorong ikut bertanggung jawab melalui skema kolaboratif perbaikan jalan.
Dalam 10 bulan, Pemprov Lampung mencatat: Rekonstruksi, rehabilitasi, dan pelebaran 52 ruas jalan provinsi sepanjang 66,209 km. Pembangunan dan rehabilitasi 52 jembatan dengan total panjang 451,36 meter. Dua jembatan masih diselesaikan hingga akhir Desember 2025, demi menjaga kualitas konstruksi di tengah cuaca ekstrem dan tantangan geografis.
“Jalan bukan hanya urusan ekonomi, tapi juga urusan sosial—anak sekolah, orang tua ke pasar, bekerja, dan beribadah,” kata Mirza. Target jangka menengahnya jelas: 90 persen jalan provinsi mantap pada 2027–2028, dengan konstruksi beton untuk menopang hasil pertanian pedesaan.
Tahun depan, arus logistik juga akan “dicodet” dari JTTS menuju Tol Lematang–Pelabuhan Panjang. Untuk penyeberangan, Lampung kini memiliki KMP Dalam 1 di lintasan Bakauheni–Merak.
Di sektor transportasi udara, Bandara Radin Inten II diperkuat kembali menuju status internasional. Sementara di wilayah perbatasan Sumsel–Lampung, Bandara Gatot Subroto Way Kanan telah diresmikan dan melayani penerbangan perdana ke Jakarta.
Bagi Mirza, infrastruktur—beberapa ratus ribu kubik beton—adalah prasyarat agar hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan rakyat menjadi lebih kompetitif. Di situlah hilirisasi berperan menahan capital outflow dan memperbesar perputaran uang di daerah.
Pertanian: Kaya Produksi, Bocor Nilai Tambah
Lampung sesungguhnya sangat kaya. Data menunjukkan: padi peringkat 5 nasional, jagung peringkat 3, udang peringkat 2, kopi peringkat 2 nasional dan nomor 1 ekspor, sapi peringkat 3, ayam ras peringkat 7. Singkong produksi tertinggi nasional
Lahan pertanian rakyat mencapai 1,5 juta hektare, sementara pemerintah mengelola sekitar 450 ribu hektare. Nilai komoditas Lampung menyentuh Rp140 triliun per tahun. Namun, karena dominasi bahan mentah, uangnya banyak mengalir keluar daerah.
Dengan PDRB Rp483 triliun—atau rata-rata Rp4 juta per kapita per bulan—fakta bahwa 10 persen penduduk masih miskin menjadi paradoks yang ingin dipatahkan Mirza.
Hilirisasi menjadi kata kunci. Pemprov mulai dari hal konkret: 34 unit bed dryer di 34 desa, masing-masing mampu mengeringkan 200 ton padi dan 300 ton singkong per bulan. Program Desa Kumaju diperkuat dengan 500 unit produksi pupuk organik cair, mendorong produktivitas dan efisiensi petani.
Pendidikan: Investasi Jangka Panjang
Mirza juga sadar, infrastruktur tanpa SDM hanya melahirkan ketimpangan baru. Langkah awalnya tegas: menghapus sumbangan komite dan pungutan lain yang memberatkan orang tua siswa.
Melalui Kadisdikbud Thomas Amirico, kompetensi guru diukur, literasi digenjot, siswa dikawal masuk perguruan tinggi, dan tenaga kerja muda disiapkan agar mampu bekerja di luar negeri dengan penghasilan layak—yang kelak diharapkan menggerakkan ekonomi keluarga di kampung halaman.
Masih banyak program lain yang menunjukkan orientasi jelas pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Perlu diingat: semua ini baru diorkestrasikan dalam 10 bulan. Wakil Gubernur Jihan dan Sekdaprov Marindo menutup pertemuan dengan satu komitmen: mendukung penuh langkah Gubernur.
Barangkali, esensi pemaparan Mirza terangkum dalam kalimat penutup Marindo:
“Fondasi telah dibangun, arah pembangunan insyaallah semakin jelas. Izinkan Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur, dan kami Pemprov Lampung melanjutkan kerja-kerja di 2026 dan tahun-tahun berikutnya.”
* Pemred Club -
