LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/05/2026). Rakor membahas pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di wilayah Sumatera.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan setiap proses penataan kawasan berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada kepastian hukum,” ujar Nusron Wahid.
Menurut Nusron, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH menjadi pondasi penting dalam memperkuat tata kelola kawasan hutan secara berkelanjutan.
“Kolaborasi lintas kementerian dan Satgas PKH menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola kawasan secara berkelanjutan. Tidak hanya menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan tata ruang, tetapi juga menghadirkan kepastian investasi serta manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” tuturnya.
Sebelumnya, Satgas PKH telah berulang kali berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp11 triliun serta menguasai kembali sejumlah kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.
Selain itu, sejumlah izin perusahaan juga telah dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga tata kelola sumber daya alam di Indonesia agar lebih tertib dan berkelanjutan.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, serta Wakil Ketua I Satgas PKH yang juga Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.
Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh; Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki; serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dari berbagai kementerian dan lembaga.
(Rohman)
