LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM----Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., mengapresiasi komitmen Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana yang memastikan seluruh anak yang belum diterima dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tetap bisa bersekolah di SMP Negeri.
Menurut Asroni, komitmen tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar proses penempatan siswa dilakukan secara terbuka, jelas, dan adil sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun keresahan di masyarakat.
"Kami mengapresiasi komitmen Ibu Wali Kota yang memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena tidak lolos SPMB. Namun, pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka bagaimana proses penempatan siswa dilakukan agar masyarakat memahami dan tidak menimbulkan prasangka," ujar Asroni, Minggu (5/7/2026).
Ia mengatakan, persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat saat ini adalah terbatasnya daya tampung di beberapa SMP Negeri yang menjadi tujuan utama para pendaftar. Akibatnya, masih ada calon peserta didik yang belum diterima di sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggalnya.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera membuka data mengenai jumlah siswa yang belum tertampung, sekolah yang masih memiliki kuota, serta mekanisme penempatan siswa ke sekolah lain.
"Masyarakat berhak mengetahui sekolah mana yang masih memiliki kursi kosong dan bagaimana proses penentuan penempatannya. Keterbukaan informasi sangat penting agar tidak muncul anggapan adanya perlakuan yang tidak adil," tegasnya.
Asroni juga meminta pemerintah memperhatikan jarak sekolah, akses transportasi, dan kondisi ekonomi keluarga saat menempatkan siswa ke sekolah lain. Menurutnya, jangan sampai solusi yang diberikan justru menyulitkan orang tua karena anak harus menempuh perjalanan yang terlalu jauh untuk bersekolah.
"Yang terpenting, semua anak tetap bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Jangan sampai karena sekolahnya terlalu jauh, justru menambah beban bagi keluarga," katanya.
Selain mengawal proses penempatan siswa tahun ini, Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB. Menurut Asroni, persoalan kekurangan daya tampung di sekolah-sekolah tertentu terus berulang setiap tahun dan perlu diselesaikan secara bertahap.
Ia menilai pemerintah perlu meningkatkan kualitas seluruh SMP Negeri, menambah ruang kelas jika diperlukan, serta melakukan pemerataan guru agar masyarakat tidak hanya memilih sekolah-sekolah tertentu.
"Kalau kualitas sekolah semakin merata, masyarakat tidak akan menumpuk di sekolah favorit saja. Ini harus menjadi perhatian bersama agar persoalan seperti ini tidak terus terulang setiap tahun," pungkasnya.( Hajim).
