LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM – Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung H. Darussalam, SH, MH, menyambut penuh harapan kehadiran Brigjen Pol. Yusran Alpiani, SIK, SH, MHum, sebagai Kapolda Lampung.
Dia berharap kepemimpinan baru di Polda Lampung mampu menghadirkan kesejukan, memperkuat persaudaraan, dan menjadi jembatan penyelesaian berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Darussalam yang juga Ketua Keluarga Besar Batanghari Sembilan (KBBS) bahkan menyatakan kesiapannya mendampingi Kapolda bersilaturahmi dengan puluhan suku dan etnis saat berkunjung ke 15 polres/polresta di Lampung.
Baginya, merawat kedamaian tidak cukup dilakukan dari balik meja kantor. Pemimpin perlu turun menemui masyarakat, mendengar keluhan mereka, dan memahami persoalan yang selama ini mungkin tak sampai ke ruang-ruang pengambilan keputusan.
"Saya siap mendampingi, demi kedamaian masyarakat daerah ini," ujar Darussalam seusai bertemu Kapolda baru dalam acara Serah Terima Pataka Polda Lampung dan Farewell and Welcome Parade di Lapangan Apel Polda Lampung, Kamis (15/10/2026).
Bagi Darussalam, silaturahmi bukan sekadar tradisi menyambut pejabat baru. Lebih dari itu, silaturahmi merupakan pintu masuk untuk membangun kepercayaan antara aparat dan masyarakat.
Sebab, keamanan yang kokoh tidak hanya ditopang kewenangan dan penegakan hukum, tetapi juga tumbuh dari rasa percaya bahwa negara hadir untuk melindungi, mendengar, dan memperlakukan setiap warga secara adil.
Dia mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang keutamaan menyambung tali silaturahmi:
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
Artinya, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi."
Menurut Darussalam, pesan tersebut relevan dengan kondisi Lampung yang dihuni masyarakat dari beragam suku, etnis, adat istiadat, dan latar belakang sosial. Perbedaan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihapus, tetapi dapat dirawat menjadi kekuatan apabila setiap kelompok memperoleh ruang yang setara untuk didengar dan dihormati.
Di sisi lain, Lampung masih menghadapi beragam persoalan yang membutuhkan pendekatan bijaksana. Salah satunya konflik agraria, termasuk sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat dan klaim atas wilayah yang kini beririsan dengan hak guna usaha (HGU) perusahaan.
Persoalan semacam ini tidak cukup disikapi sebagai gangguan keamanan semata karena di dalamnya terdapat persoalan sejarah penguasaan tanah, kepastian hukum, penghidupan warga, dan rasa keadilan. Ketika persoalan lahan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang dirasakan adil, kekecewaan dapat tumbuh menjadi ketegangan sosial.
Karena itu, penanganannya perlu menggabungkan penegakan hukum yang profesional, dialog yang terbuka, verifikasi bukti dan riwayat penguasaan tanah, serta koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait. Dalam konteks tersebut, Darussalam menilai kehadiran pemimpin yang mau mendengarkan masyarakat sangat penting.
Aspirasi warga perlu diterima tanpa prasangka, sementara setiap persoalan harus ditangani berdasarkan fakta, hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak pihak yang terlibat. "Saya yakin sosok pengayom itu ada pada Brigjen Yusran Alpiani," katanya.
Darussalam juga menyarankan Kapolda Lampung mengunjungi berbagai kabupaten/kota melalui agenda kunjungan kerja ke polres dan polresta, sekaligus bersilaturahmi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi lintas etnis.
Menurut dia, kunjungan semacam itu akan lebih bermakna apabila tidak berhenti pada seremoni. Dialog perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung, kemudian ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang dapat dipantau bersama.
Bagi masyarakat yang selama ini merasa aspirasinya belum memperoleh jawaban, kesempatan berbicara langsung dengan pemimpin dapat menjadi awal tumbuhnya kepercayaan. Namun, kepercayaan itu hanya akan bertahan apabila pertemuan diikuti tindakan nyata, bukan sekadar janji yang menguap setelah rombongan pejabat meninggalkan lokasi.
Sebagai Ketua FPK Lampung, Darussalam melihat pembauran kebangsaan sebagai modal sosial penting untuk menjaga stabilitas daerah. Forum yang menaungi 37 perwakilan etnis, paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan tersebut dapat menjadi ruang komunikasi lintas kelompok sekaligus jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Lampung sendiri dikenal sebagai daerah yang terbuka terhadap pendatang. Masyarakat adat Lampung hidup berdampingan dengan berbagai kelompok etnis yang datang dari sejumlah wilayah Nusantara.
Keberagaman itu membentuk kehidupan sosial yang dinamis, sekaligus menuntut komitmen bersama untuk menjaga penghormatan, kesetaraan, dan persaudaraan.
Di Bumi Ruwa Jurai, kedamaian bukan berarti tidak adanya perbedaan atau persoalan. Kedamaian justru diuji ketika kepentingan berbenturan, ketika warga mempertahankan haknya, dan ketika keputusan harus diambil di antara tuntutan yang tidak selalu sejalan.
Di situlah kepemimpinan diuji: bukan hanya seberapa cepat aparat bertindak ketika ketegangan pecah, melainkan juga seberapa dini mereka mendengar keresahan sebelum berubah menjadi konflik. Ketegasan harus berjalan beriringan dengan keadilan, sedangkan kewibawaan tumbuh ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Darussalam berharap kepemimpinan Brigjen Yusran Alpiani dapat memperkuat semangat tersebut. Dengan komunikasi yang terbuka, penegakan hukum yang profesional, serta kesediaan merangkul seluruh elemen masyarakat, Lampung diharapkan tetap menjadi rumah bersama bagi siapa pun yang hidup, bekerja, dan menggantungkan masa depannya di provinsi ini.
Sebab, pada akhirnya, kedamaian tidak lahir hanya dari seragam dan kewenangan. Ia tumbuh dari telinga yang bersedia mendengar, hati yang tidak mudah menghakimi, serta tindakan yang membuat masyarakat percaya bahwa keadilan bukan milik segelintir orang, melainkan hak semua warga.
Daftar 37 suku dan etnis yang tergabung dalam FPK Lampung
Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung menaungi 37 perwakilan etnis, paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan.
Forum ini berperan memperkuat komunikasi lintas budaya, menjaga persatuan, serta mendorong pembauran kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk. (HBM)
