LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM --- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pesawaran terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan merespon temuan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, dengan Nomor 39A/LHP/DJPKN/V.BLP/PPD.01/05/2026 tanggal 23 Mei 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, dr. Imelda Carolia menyebut pihaknya menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan berbagai mekanisme.
"Kita melakukan konsolidasi dengan Disdukcapil terkait kesesuain data kepesertaan pemukhtahiran data ke Dinas Catatan dan sipil pada tahun 2025 sebagai berikut: Pada Nomor : 800/1895/IV.02/VIII/2025 Tanggal 29 Agustus 2025, pemuktahiran data kepesertaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesawaran sejumlah 70 jiwa," kata Imelda, Jumat (23/10/2026).
Kemudian, pada Nomor : 800/2359/IV.02/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025, pemuktahiran data kepesertaan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pesawaran sejumlah 10 jiwa.
Sementara, pada tanggal 20 Januari 2026 telah dinonaktifkan data kepesertaan sebanyak 70 jiwa oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Kemudian, pada tanggal 29 Oktober 2025 telah dinonaktifkan data kepesertaan sebanyak 10 jiwa oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Imelda juga menerangkan, berdasarkan hasil pemutakhiran data dari capil pada tanggal 09 Januari 2026, data kepesertaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran sejumlah 39 jiwa.
"Tanggal 18 Februari 2026 pemuktahiran data kepesertaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran sejumlah 4 jiwa," tuturnya.
Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 2026 data kepesertaan ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran sejumlah 7 jiwa.
Pada Nomor : 800/743/IV.02/IV/2026 Tanggal 08 April 2026 pemuktahiran data kepesertaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran sejumlah 16 jiwa.
"Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran pada 13 Mei 2026 pemuktahiran data kepesertaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran sejumlah 43.667 jiwa, tetapi belum ada respon dari Disdukcapil," jelasnya.
Menurut Imelda, pihaknya terus melakukan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan terkait penonaktifan berdasarkan yang terindikasi pindah domisili dan kematian yang terlaporkan.
Selain itu Dinas Kesehatan sudah melakukan pemutakhiran data ke desa melalui Puskesmas terkait melakukan verifikasi tagihan BPJS melalui Edabu BPJS.
Terkait dengan kepesertaan yang tercatat di Instasi pemerintah (PNS, Polri, TNI, P3K Penuh Waktu) sudah dilakukan konsolidasi dengan pihak BPJS.
"Sampai saat ini Dinas Kesehatan Kabupatan Pesawaran masih melakukan pemutakhiran data dengan Dinas Catatan Sipil dan BPJS Kesehatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan," pungkasnya. (Rama)
