HELOINDONESIA.COM - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta sudah mulai diterapkan mulai Senin (21/8) kemarin. Langkah ini diambil dalam upaya mengurangi polusi udara di ibu kota dan sekitarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut, menurutnya kebijakan pemberlakuan WFH bagi ASN DKI Jakarta demi mengurangi polusi udara harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain.
"Usai penerapan WFH bagi ASN, pemerintah punya pekerjaan lain yakni meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT," kata Puan dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (22/8).
Baca juga: Atasi Buruknya Kualitas Udara di Jakarta, Semua Kementrian Sepakat Terapkan WFH
Pun demikian Puan pun berharap, uji coba WFH ini akan berdampak langsung bagi kualitas udara di Jakarta.
"WFH telah menjadi tren global seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi WFH di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Kita harapkan dengan kebijakan ini, akan mengurangi polisi udara di Jakarta," papar Puan.
Puan menilai program WFH di lingkungan ASN DKI Jakarta sejalan dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.
Dengan pengurangan jumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari, diharapkan emisi karbon juga dapat dikurangi.
Baca juga: Kualitas Udara di Jabodetabek Sangat Buruk, DPR Dukung Kebijakan Pemberlakuan WFH
Meski begitu, mantan Menko PMK ini menilai permasalahan polusi udara tidak bisa hanya dengan penerapan WFH. Puan mengatakan, berbagai upaya lain juga harus diprioritaskan termasuk dengan mengatur industri-industri nakal yang penyumbang polusi udara.
"Program WFH ASN yang sudah diinisiasi di DKI juga harus didukung dengan kebijakan dari kota-kota penyangga ibu kota, seperti dengan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi terhadap pabrik penyumbang polusi udara,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Lebih lanjut, Puan menilai pemerintah perlu membuat terobosan lain agar masyarakat mulai melirik kendaraan berbasis listrik yang ramah lingkungan dan mulai meninggalkan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.
"Insentif bagi kendaraan listrik yang semakin tinggi juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan polusi udara yang semakin memburuk khususnya di Jakarta," tutup Puan.
