LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Warga yang mendirikan bangunan dalam kawasan PTPN 1 Regional 7 Sidosari, Natar, Kabupaten Lampung Selatan, merasa tertipu bujuk rayu tanah murah oleh mereka yang kini berstatus DPO.
Mereka menyesal telah percaya kepada orang yang mengklaim lahan tersebut dibagikan untuk warga miskin. "Saya tertarik, ada kaplingan tanah murah 8X12 meter," kata Suparno (47) yang profesi sebagai pekerja bangunan.
Dengan membayar Rp1, 5 juta, dia kemudian mendapatkan surat sporadik. "Gak ada kwitansinya," katanya. Dia percaya karena sporadiknya dikeluarkan oleh kepala desa tetangga plus materai Rp10 ribu.
Nasib serupa dialami Lensi. Pria yang sebelumnya merupakan pemilik warung makan di bilangan Kotabaru, Bandarlampung itu juga mengaku tertipu oleh orang yang belakangan diketahui sebagai grup mafia tanah.
Dia sebetulnya sudah curiga karena lahannyakebun sawit milik PTPN I Regional 7 (dulu PTPN VII). Tetapi karena kawannya sudah banyak, dia nekat ikut mendirikan membayar lahan Rp1,5 juta. "Eh, tahu-tahu jadi begini," sesalnya.
Lensi mengaku banting setir dari warung makan ke bertani dengan menggarap lahan milik PTPN I Regional 7 dengan sistem sewa kepada oknum LSM Rp8,5 juta per hektare per tahun. "Kami sudah mengadukan oknum LSM yang menerima uang," katanya.
Kabag. Sekretariat dan Hukum PTPN I Regional 7 Jumiyati menyatakan turut prihatin. Namun demikian, pihaknya hanya bisa membantu sebentuk filantropi berdasar kemanusiaan. Sebab, secara hukum masalah ini sudah sangat jelas, tegas, dan mengikat.
Beberapa elemen masyarakat dan organisasi, termasuk Forum Komunikasi Putra-Putri Indonesia Bersatu (FKPPIB), turut membantu okupan yang akan keluar dari lokasi sekaligus mengantisipasi jika ada penolakan dari sejumlah oknum warga.
Mereka juga bersiap mengantisipasi jika provokasi dari para oknum masih terjadi di lapangan, kata Jumiyati. (Rls/Prapthy)