KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Anggota DPRD Kendal Komisi A, Rubiyanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebutkan, pihaknya akan mengikuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Anggaran.
Ia mengatakan dalam Inpres tersebut sudah diatur mana saja alokasi anggaran yang harus dipangkas. Namun demikian dirinya memastikan bahwa efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat dipastikan tidak akan mengganggu program-program prioritas pemerintahan Kabupaten Kendal.
"Intruksi Presiden itu ada aturannya. Salah satu contohnya ATK (Alat Tulis Kantor) dipotong 53 persen, kunjungan dinas 50 persen, dinas Pekerjaan Umum (PU) dipotong 20 persen, terus dinas yang dianggap terlalu besar anggarannya disesuaikan," terang Totok sapaan akrabnya, Sabtu 15 Februari 2025.
Baca juga: Di Hambalang, Mirza Komit Efisiensi Tanpa Kurangi Hak Rakyat
Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk penyesuaian program visi misi presiden yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kemarin MBG itu sudah digulirkan tapi anggarannya belum terpenuhi dengan baik. Padalah Dana Alokasi umum (DAU) sudah terlanjur ditransferkan ke daerah. Makanya ada intruksi dari Kemendagri, DAU untuk tidak dimanfaatkan dulu untuk meng-efisiensi," ungkapnya.
Totok menambahkan, efisensi anggaran tersebut dipastikan tidak akan mengganggu anggaran yang sudah direncanakan untuk program prioritas yang langsung menyasar ke masyarakat.
"Sedangkan yang langsung terkait dengan masyarakat itu tetap berjalan. Jadi program-program prioritas yang kemarin sudah disepakati dengan Anggota DPRD Kendal ini tetap jalan, tidak boleh dipangkas," tegasnya.
Tunggu Pelantikan
Lebih lanjut disampaikan, untuk realisasi besaran efisiensi di Kabupaten Kendal masih menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.
"Sampai sekarang kita masih menghitung berapa besarannya. DPRD kemarin baru memanggil tenaga ahli untuk menghitung secara persis kelihatannya setelah pelantikan bupati baru kita declare dan ada jadwal Badan Anggaran setelah pelantikan bupati," bebernya.
Baca juga: Insiden Moge Renville Antonio: Pengemudi Pikap Tetap di Jalur dan Nyalakan Lampu Sein
Politisi PKS ini berharap, efisiensi anggaran dapat dilaksanakan sesuai visi misi bupati dan tidak keluar dari koridor dari pemerintahan pusat.
"Jadi pusat menghendaki tahun pertama Pak Prabowo itu kan prioritasnya pembangunan SDM, maka berarti prioritas Pemerintahan Kabupaten Kendal harusnya ke pembangunan SDM juga. Seperti balai latihan kerja diperbanyak, terus apa yang terkait dengan penyiapan SDM berkualitas harus disiapkan," pungkasnya.(Anik)