JAKARTA, HELOINDONESIA.COM -- Aliansi Triga Lampung menantang KPK RI untuk menindaklanjuti dugaan korupsi proyek peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 senilai hampir Rp24 miliar.
Menurut Aliansi Triga Lampung, proyek pembangunan jalan rabat beton 52 desa yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola diduga telah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Proyek tersebut hingga awal April 2026 belum rampung dan dinilai gagal.
Konvoi kendaraan aksi massa Aliansi Triga Lampung yang terdiri dari DPP AKAR Lampung, DPP Pematank, dan DPP Kramat Lampung sempat membuat macet jalan menuju Gedung Merah Putih KPK RI di Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).
Menurut seorang orator aksi, Suadi Romli, ada dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan material yang berkaitan dengan orang-orang dekat pemegang kekuasaan di daerah, bahkan disebut-sebut melibatkan keluarga kepala daerah.
Aksi yang dilakukan oleh Triga Lampung ini disebut sebagai bagian dari maklumat organisasi yang berkomitmen untuk terus menggelar demonstrasi secara berkelanjutan di Gedung Merah Putih KPK hingga seluruh tuntutan mereka dipenuhi.
Dalam orasinya, Suadi Romli selaku orator menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk desakan keras kepada KPK untuk segera mengusut, memeriksa, dan menangkap para pelaku korupsi di Provinsi Lampung yang telah merugikan negara dan masyarakat.
DAN CSR
Selain itu, mereka mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan puluhan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 menerima dana CSR yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Salah satunya Ela Nuryamah yang saat ini menjabat sebagai bupati Lampung Timur.
Menurut Aliansi Triga, Ela ikut menerima dana tersebut saat masih menjadi anggota DPR RI. Triga Lampung menilai penanganan kasus tersebut berjalan lamban dan memunculkan kecurigaan adanya intervensi politik.
Dalam orasinya, Suadi Romli menyampaikan bahwa KPK harus tetap independen dan tidak tunduk pada tekanan elit politik dalam menuntaskan kasus korupsi berskala besar tersebut. (Rls/HBM)