LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM – Berbeda suku, etnis, budaya dan adat istiadat, tetapi memiliki satu kepentingan yang sama: Lampung yang lebih maju dan masyarakat yang lebih sejahtera. Semangat itu menjadi pesan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Lampung H. Darussalam, SH, MH, saat mengajak masyarakat dari 37 etnis dan suku di Lampung untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE-2026) Badan Pusat Statistik (BPS).
Ajakan itu disampaikan Darussalam dalam Sosialisasi dan Pendataan SE-2026 yang digelar BPS bersama FPK Lampung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8/2026). Hadir mewakili Pemprov Lampung, Kepala Diskominfotik Lampung Ganjar Jationo, SE.
Menurut Darussalam, SE-2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Di balik angka dan formulir yang diisi masyarakat, terdapat gambaran nyata tentang denyut perekonomian Lampung, dari perkotaan hingga pelosok pedesaan.
Data tersebut akan menjadi pijakan untuk memetakan kondisi ekonomi sekaligus menyusun kebijakan pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak ragu membuka pintu bagi petugas pendataan dan memberikan informasi yang benar. “Kesuksesan SE-2026 tergantung kepada kita sendiri. FPK Lampung menjadi garda terdepan untuk mengimbau masyarakat membuka pintu dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan BPS Lampung dengan sejujur-jujurnya,” tandas Darussalam.
Ia mengingatkan, pembangunan yang baik membutuhkan pijakan data yang benar. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan melihat persoalan secara utuh dan menentukan kebijakan yang tepat.
“Bagaimana daerah kita bisa maju kalau kita sendiri enggan memberikan data yang sebenarnya? Ayo, kapan lagi dan siapa lagi yang menyukseskan pendataan ini kalau bukan kita sendiri,” ujarnya. Pesan itu disampaikan Darussalam seusai memberikan sambutan dalam kegiatan yang dilanjutkan dengan diskusi bersama para peserta.
Dukungan juga datang dari Bendahara FPK Lampung yang sekaligus Ketua KERABAT Lampung, Donald Harris Sihotang. Ia mendorong seluruh anggota FPK Lampung ikut mengambil bagian dalam menyukseskan SE-2026. Donald bahkan menyatakan kesiapannya menggerakkan ratusan marga yang terdaftar untuk membantu memastikan pendataan berjalan dengan baik.
Bagi FPK Lampung, keberagaman bukan sekadar identitas sosial. Keragaman 37 etnis dan suku merupakan kekuatan yang dapat digerakkan untuk menjembatani pemerintah dengan masyarakat.Dan kali ini, kekuatan itu diarahkan untuk satu tujuan: memastikan setiap data yang dibutuhkan dapat dihimpun secara lengkap dan benar.
Target 100 Persen Saat HUT RI
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan, kunci keberhasilan SE-2026 berada pada kesediaan dan kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi masing-masing keluarga.
Data yang dihimpun mencakup struktur, potensi, aktivitas hingga perkembangan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, informasi yang diberikan masyarakat dijamin keamanannya sesuai ketentuan yang berlaku.
BPS Lampung menargetkan pendataan SE-2026 dapat mencapai 100 persen pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2026. Saat ini, pendataan yang melibatkan ribuan petugas telah mencapai sekitar 88 persen, dilakukan dari rumah ke rumah.
Namun, Ahmadriswan mengingatkan, percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Menurutnya, kecepatan harus berjalan beriringan dengan ketelitian. Akurasi data diperkuat melalui pengecekan kewajaran dan kelengkapan data agar tidak terjadi missing value atau data yang kosong.
“Jangan sampai mengejar target selesai, tetapi kualitas data justru terabaikan,” menjadi pesan penting dalam proses pendataan tersebut. Ahmadriswan juga melihat FPK Lampung memiliki posisi strategis dalam menyukseskan SE-2026. Dengan keberagaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat, FPK dapat menjadi jembatan komunikasi agar masyarakat memahami pentingnya memberikan data secara benar.
Ganjar: Data untuk Kedaulatan
Mewakili Pemprov Lampung, Ganjar Jationo menegaskan bahwa peradaban dan kemajuan Indonesia harus ditopang data yang akurat.
Data bukan sekadar deretan angka dalam laporan pemerintah. Data menjadi cermin kondisi masyarakat sekaligus dasar untuk menentukan arah pembangunan. “Keberhasilan pembangunan harus didukung data yang akurat,” katanya.
Pada akhirnya, sensus ekonomi adalah tentang masyarakat itu sendiri.
Tentang bagaimana pemerintah mengetahui siapa yang membutuhkan perhatian, sektor mana yang harus diperkuat, potensi ekonomi apa yang bisa dikembangkan, serta kebijakan apa yang harus diprioritaskan.
Karena itu, ketika petugas mengetuk pintu rumah warga, yang dibutuhkan bukan sekadar jawaban atas pertanyaan sensus.
Di balik setiap data yang jujur, ada harapan agar pembangunan tidak salah arah dan kesejahteraan benar-benar sampai kepada masyarakat (HBM)
---