LAMPUNG HELOINDONESIA.COM — Sebanyak 13 sekolah di Kota Bandarlampung mendapat program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun ini.
Program tersebut terdiri dari sekitar 11 sekolah dasar (SD) dan dua sekolah menengah pertama (SMP). Sebagian sekolah telah mulai melaksanakan program, sementara lainnya masih dalam tahap persiapan dan menunggu pencairan anggaran.
Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung menyebut program revitalisasi merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah.
Penentuan sekolah penerima dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki masing-masing sekolah. Karena itu, sekolah diminta rutin memperbarui data, khususnya mengenai kondisi sarana dan prasarana.
“Dinas Pendidikan hanya sebagai verifikasi, memastikan bahwa sekolah-sekolah tersebut benar ada di Kota Bandarlampung dan memang membutuhkan bantuan,” ujar Abdillah Makhmud pejabat PPK Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung.
Menurutnya, data Dapodik menjadi salah satu dasar kementerian dalam menentukan sekolah yang masuk dalam prioritas penerima program.
Setelah ditetapkan sebagai penerima, kepala sekolah bersama tim perencana mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan kementerian.Dalam tahapan tersebut, sekolah membahas kebutuhan pembangunan maupun rehabilitasi berdasarkan kondisi yang tercatat dalam Dapodik.
“Kalau Dapodik itu terbaca rehab, akan terbaca rehab. Misalnya ada butuh pembangunan, akan terbaca pembangunan. Jadi menyesuaikan dengan apa yang disampaikan dalam Dapodik setiap sekolah,” jelasnya.
Setelah pembahasan kebutuhan dan anggaran selesai, pihak sekolah dan kementerian kemudian membuat perjanjian kerja sama (PKS) sebagai dasar pelaksanaan program.
Untuk jenjang SD, dari sekitar 11 sekolah yang mendapatkan program, tiga sekolah disebut sudah mulai berjalan. Sementara delapan sekolah lainnya masih dalam tahap persiapan setelah mengikuti Bimtek dan menunggu pencairan dana.
“Kalau Bimtek itu kan PKS dulu, nanti nunggu uangnya, dana turun, baru mereka mulai,” katanya.
Sedangkan untuk jenjang SMP terdapat dua sekolah penerima. Satu sekolah sudah mulai melaksanakan program, sementara satu lainnya masih dalam tahap persiapan.
Untuk jenjang TK, program lebih banyak menyasar sekolah negeri karena sebagian besar TK di Bandarlampung berstatus swasta dan berada di bawah pengelolaan yayasan. Namun, terdapat dua TK negeri yang disebut telah menjalankan program.Dana Langsung ke Sekolah
Berbeda dengan anggaran yang bersumber dari APBD, dana program revitalisasi dari pemerintah pusat disalurkan langsung ke rekening sekolah.
Dana tersebut kemudian dikelola oleh tim P2SP di masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
“PKS-nya antara pihak sekolah dan pihak kementerian. Jadi mereka yang tahu anggarannya mereka sendiri. Uang itu nanti masuk rekening sekolah, baru dikelola oleh tim P2SP-nya,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandarlampung tetap mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membantu sekolah yang belum mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Dinas Pendidikan juga melakukan sinkronisasi antara program revitalisasi dan anggaran daerah agar kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dapat ditangani berdasarkan skala prioritas.
Berharap Penerima Bertambah
Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung berharap jumlah sekolah yang mendapat program revitalisasi dari pemerintah pusat dapat terus bertambah.
Pasalnya, program tersebut dinilai dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekaligus mengurangi beban anggaran APBD.
“Harapan saya akan bertambah terus. Semakin banyak yang diakomodir akan membantu kami di Dinas Pendidikan terkait anggaran, sehingga meringankan beban kami di Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung,” ujarnya.
" Dinas Pendidikan pun terus mendorong sekolah agar memperbarui data Dapodik. Dengan data sarana dan prasarana yang akurat dan terbaru, kebutuhan sekolah diharapkan dapat terbaca oleh pemerintah pusat dan berpeluang masuk dalam prioritas program revitalisasi berikutnya," tutup Abdillah Makhmud, pejabat PPK Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung.(Hajim).