LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM----Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menghadiri rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Solo, Kamis (3/9/2026). Salah satu agenda yang diikuti Eva Dwiana adalah Rapat Dewan Pengurus APEKSI di House of Danar Hadi, Solo.
Rapat APEKSI tersebut dihadiri para wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan ini menjadi forum untuk membahas berbagai persoalan dan kebutuhan pemerintah kota dalam menjalankan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Para wali kota yang hadir mewakili daerah dengan karakteristik berbeda, mulai dari kota industri, kota pariwisata, hingga daerah yang menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan publik yang beragam.
Eva Dwiana Ikuti Pembahasan Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Rapat Dewan Pengurus APEKSI
Wali kota Eva Dwiana menyampaikan, ada sejumlah masukan strategis disampaikan sebagai upaya memperkuat sinkronisasi program pemerintah pusat dengan program prioritas pemerintah kota.
"Salah satu pembahasan utama berkaitan dengan ruang fiskal pemerintah kota dan kapasitas daerah dalam menjalankan otonomi daerah," katanya,Jumat.( 4/9/2026)
APEKSI mendorong adanya penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih mampu mengakomodasi kondisi setiap daerah. Kebijakan tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurutnya, kebijakan transfer ke daerah perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan masing-masing pemerintah kota.
APEKSI Soroti Fleksibilitas APBD dan Pembiayaan PPPK
Selain kebijakan TKD, APEKSI juga menyoroti pentingnya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
" Eva juga menyoroti penataan belanja pegawai menjadi salah satu perhatian karena besarnya beban belanja rutin dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik," tuturnya.
"APEKSI juga membahas pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing daerah.
Penyesuaian tersebut dinilai penting agar pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus menangani berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat," terangnya.
APEKSI Jadi Wadah Aspirasi Pemerintah Kota
Forum APEKSI menjadi salah satu wadah bagi pemerintah kota untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan berbagai persoalan yang dihadapi daerah kepada pemerintah pusat.
Melalui komunikasi dan koordinasi tersebut, diharapkan kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan lebih selaras dengan kondisi, karakteristik, serta kemampuan fiskal masing-masing pemerintah kota.
Keikutsertaan Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana dalam kegiatan APEKSI di Solo juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk mengikuti pembahasan strategis terkait kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kota, kebijakan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tetap mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.( Rls/Hajim).