SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Riak-riak keluhan terkait kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang belakangan ini kian menyita perhatian publik. Polemik ini dinilai tak cukup diselesaikan hanya dengan menyederhanakan jadwal kegiatan, melainkan harus dijadikan momentum emas untuk merombak total tata kelola organisasi, mulai dari kepemimpinan, komunikasi internal, hingga beban kerja para kader di lapangan.
Baca juga: Bukan Hanya Cetuskan 10 Rekomendasi, Mukerda MUI Jateng juga Colek Soal Vape
Pakar Komunikasi Universitas Semarang (USM), Dr Rr B Natalia Sari Pujiastuti SPsi MSi yang akrab disapa Naneth, menegaskan bahwa PKK sejatinya adalah modal sosial yang sangat krusial bagi pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. Namun, ketika partisipasi mulai dirasakan sebagai beban, ada hal mendasar yang salah dalam tata kelolanya.
“Pemberdayaan tidak boleh bergeser menjadi sekadar kewajiban administratif. Keberhasilan PKK tidak cukup diukur dari tumpukan laporan atau banyaknya rapat, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan keluarga,” tegas Naneth dalam keterangannya Senin 19 Oktober 2026.
Sorotan Kepemimpinan
Salah satu poin krusial yang disoroti Naneth adalah dinamika kepemimpinan TP PKK Kota Semarang sejak tahun 2023. Di bawah dua periode kepemimpinan wali kota perempuan, jabatan Ketua TP PKK tidak dijalankan oleh pasangan wali kota—sebuah kondisi yang terbilang tidak biasa dari pola struktur PKK pada umumnya.
Meski pergantian struktur bukan otomatis menjadi penyebab tunggal polemik, Naneth menilai dampaknya terhadap otoritas kelembagaan, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta kepercayaan kader patut dievaluasi secara mendalam.
Dua hal yang perlu disorot. Pertama, Kepemimpinan yang Efektif yaitu bukan sekadar figur, melainkan kepemimpinan yang memiliki legalitas otoritas yang jelas dan dipercaya anggota. Kedua, Komunikasi Dua Arah di mana tanpa dialog yang sehat, organisasi rentan terjebak dalam budaya "instruksi dari atas" dan pengerjaan laporan formalitas belaka, tanpa benar-benar mendengar aspirasi kader Dasawisma, RT, dan RW.
Mendorong Kader Jadi Subjek
Pandangan Naneth ini diperkuat oleh hasil risetnya yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis (2024) mengenai semangat wirausaha sosial kader PKK. Sebagai pendiri Tangan Terampil dan mentor pemberdayaan perempuan sejak 2015, ia melihat potensi luar biasa dari para kader. Namun, potensi besar tersebut kerap terhambat oleh program yang berulang, minimnya inovasi, serta kerumitan tata kelola administrasi.
Menurutnya, kritik dan dinamika yang terjadi saat ini harus dimaknai secara positif sebagai upaya menjaga relevansi PKK agar tetap berkelanjutan dan membawa dampak nyata.
“PKK harus tetap kuat, tetapi tata kelolanya harus berani berubah. Pemberdayaan seharusnya menambah daya bagi perempuan dan keluarga, bukan justru menambah beban atas nama partisipasi,” pungkas Naneth. (Aji)