KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Ditengah kisruh pelanggaran asas netralitas yang marak dilakukan, Kejaksaan Negeri Kendal bersama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kendal mengajak seluruh ASN, kepala desa, maupun perangkat desa untuk menjaga netralitas pada Pilkada Kendal 2024.
Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Lila Nasution didampingi jajaran dalam kegiatan bersilaturahmi dan rapat koordinasi deteksi dini untuk antisipasi konflik Pilkada Kendal 2024 yang difasilitasi Badan Kesbangpol Kendal di Aula Kejaksaan Negeri Kendal, Kamis sore 11 Oktober 2024.
"Kita mengimbau untuk sama-sama netral. Jangan sampai kita memihak salah satu paslon manapun. Karena memang kita dituntut harus netral dalam pilkada ini. Biarlah masyarakat yang memilih," ujarnya.
Baca juga: Adib Naufal, Mahasiswa PWK USM Juarai Sayembara Desain Bangunan Gedung Hijau
Kajari juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk menolak segala bentuk pelanggaran maupun kecurangan yang terkadang dilakukan pada pemilihan umum, salah satunya seperti money politics.
"Apalagi sampai ada money politics. Itu yang harus kita hindari. Ayo kita mempunyai peran sama-sama, kita mulai dari diri sendiri dan keluarga dulu, supaya kita jangan terpengaruh. Misalnya kita dikasih uang Rp 100 ribu tapi efeknya sampai 5 tahun kedepan itu kan sangat merugikan sekali," terang Lila.
Buka Posko
Ditambahkan dia, Kejaksaan Negeri Kendal juga membuka posko pemilu untuk siapa saja yang akan melaporkan atau menyampaikan terkait aduan pelanggaran Pilkada 2024.
"Kita terbuka mana kali teman-teman menemukan atau mendengar silahkan datang langsung nanti akan kita tindaklanjuti," tegas Kajari Kendal.
Sementara Kepala Kesbangpol Kendal, Alfebian Yulando berharap seluruh elemen maayarakat terutama ASN, kepala desa dan perangkat desa bersama - sama menjaga kondusivitas wilayah dan menyukseskan Pilkada Kendal 2024.
"Kemarin sudah banyak yang tahu, ada oknum kepala desa yang sudah mengawali pelanggaran. Namun pelanggaran itu menjadi wilayahnya Bawaslu. Kami hanya berharap kepala desa itu jangan bikin gaduhlah," ujar Febi sapaan akrabnya.
Baca juga: Ini Beberapa Kontroversi Wasit Ahmed Al Kaf yang Buat Permain Timnas Indonesia dan Warganet Kesal
Ia menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk kembali memberikan pemahaman bagi ASN, kepala desa dan perangkatnya tentang pentingnya asas netralitas menyusul temuan Bawaslu Kendal terkait pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan beberapa kades.
"Kami nanti akan mengajak dinas terkait yakni Dispermasdes dan Inspektorat Kabupaten Kendal untuk memberikan pemahaman kembali kepada para kades agar bersama-sama menjaga netralitas dan kondusivitas wilayah pada pelaksanaan pilkada 2024 ini," ungkapnya.(Anik)
