LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM – KPK RI, ATR BPN, dan pemerintah daerah mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/7/2026). Rapat kerjasama penguatan ekonomi daerah lewat pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Rapat dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri para bupati, wali kota, serta jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI. Forum ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah, tetapi juga mempertegas komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, KPK menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Program tersebut merupakan instrumen yang digunakan KPK untuk memantau sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor-sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik penyimpangan.
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan asli daerah, pelayanan publik, hingga tata kelola perizinan.
KPK juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar terus memperkuat fungsi pengawasan internal, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan KPK merupakan fondasi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Melalui rapat koordinasi ini, KPK berharap seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem dan pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat ditekan, sementara pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berintegritas. (Hajim)
