LAMPUNG HELOINDONESIA.COM -- Dua jurnalis senior dari Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Oyos Saroso dan Budiman Santoso mengulas posisi media pada pesta demokrasi lima tahunan Pemilu 2024. Budi mengatakan pers sebagai pengawas dan Oyos pentingnya independensi.
Mereka memaparkan konsepsinya kepada 36 jurnalis dan 2 influencer putri Muli Mekhanai pada "Workshop Peran Media dalam Pemilu 2024" di Rumah Makan Pindang Uwo, Jl. Saleh Raja Kusuma Yudha, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandarlampung, Kamis (7/12/2023).
BUDIMAN SANTOSO
Budiman Santoso dari Kantor Berita Antara mengatakan KPU dan Bawaslu masing-masing punya job disk yang berbeda, satu penyelenggara dan satu lagi pengawasan. Namun, keduanya berperan penting agar pemilu dan pilkada ini bisa berjalan dengan baik.
Jurnalis sebagai pengawasan publik yang memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada harus transparan dan akuntabel. "Untuk mencegah kecenderungan jujur atau tidak, itu lah fungsi jurnalis," katanya.
Baca juga: Gubernur Lampung Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Tak hanya menginformasikan kebenaran kepada masyarakat, media juga berperan menangkal berita hoaks. Jurnalis harus proporsional dalam menyajikan informasi yang mencerdaskan masyarakat.
"Jangan sampai, kita membabi buta membela salah satu caleg dengan tujuan agar caleg ini lolos," tandasnya.
Budi juga menyindir komisioner KPU untuk tidak pelit informasi kepada jurnalis, karena jurnalis dikejar deadline, bisa malam. "Para komisioner KPU harus benar-benar siap dengan data saat di mintai keterangan,"paparnya
Baca juga: Mahfud MD Mengimbau Kepada Para Mahasiswa dan Generasi Muda agar Tidak Golput pada Pemilu 2024
OYOS SAROSO
Wartawan senior pemilik media siber Teras Lampung, Oyos Saroso menyampaikan bahwa jurnalis jangan sampai terjebak dalam kerjasama yang akhirnya ada perasaan tidak seenakan kepada narasumber. Karena, kata dia fungsi media sebagai kontrol sosial penyelenggaraan pemilu.
Karena hak untuk memberita informasi yang objektif itu perlu,dan itu ada resiko bagi jurnalis, termasuk rawan hukum saat memberikan berita yang tidak valid, dan tidak cover both side, yang akhirnya akan menjadi masalah, tambahnya
Pada Pemilu 2019, banyak sekali penyebaran berita hoaks yang akhirnya menjadi konsumsi publik,dan itu perlu dihindari, sebagai wartawan jangan memposting atau menyebarkan salah satu idolanya, itu akan berdampak pada perusahaan dimana dia bekerja, katanya.
Baca juga: Pemprov Lampung Gelar Rakor Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan
Itulah bagian dari etika jurnalistik, agar tidak terperangkap dalam situasi saat mengidolakan seseorang dalam pilkada, apalagi menyerang calon atau tiga capres,dan itu akan menjadi bumerang bagi seorang jurnalis, ujar Oyos Saroso
Sekarang, ada sebagian media yang mengidentitaskan sebagai media parpol, karena sudah mendapatkan atribut parpol atau sebagainya. Menurut dia, hal itu tak boleh.
KPU LAMPUNG
Komisioner KPU Provinsi Lampung Antonius mengatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, bekerja sesuai dengan koridor yang diamanatkan undang-undang. "Kita berharap masyarakat percaya dengan KPU sebagai penyelenggara, karena jika ada kesalahan ini langsung di sorot publik," katanya. (Hajim)
