HELOINDONESIA.COM - Mantan Wamenkumham Profesor Denny Indrayana makin gencar melakukan serangan ke istana usai Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi mengusut kasus bocoran putusan Mahkamah Konstitusi.
Guru Besar Hukum Tata Negara yang diduga saat ini sedang berada di Melbourne Australia itu kembali kembali melempar bola panas pemakzulan presiden.
Kali ini dia mencuit soal Presiden Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024 nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat, melalui KSP Moeldoko.
"PK Moeldoko di MA, konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK. Bagaimana ceritanya, Kenapa Presiden Jokowi harusnya dipecat?" ucap Denny Indrayana melalui utas akun Twitternya dennyindrayana pada Rabu (31/5/2023).
Baca juga: Akan Diproses Inspektorat, ASN Siksa 2 Pembantu Jarang Ngantor dan Tertutup
Denny Indrayana menegaskan, selain KSP Moeldoko mau mengambil alih Demokrat, Cawe-cawe Jokowi terlihat dalam upayanya membatalkan pencapresan Anies Baswedan.
"Kalau dalam kasus penyadapan Partai Demokrat Amerika Serikat, itu menjadi skandal ???????????????????????????????????? dan menyebabkan mundurnya Presiden Richard Nixon, karena takut dimakzulkan (impeachment)," utas Denny.
Secara teori, lanjut Denny Indrayana, harusnya ikut campurnya istana dalam pengambilalihan paksa Partai Demokrat, juga bisa menjadi pintu masuk pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca juga: Terpilih Secara Aklamasi, Arfani Kembali Pimpinan IWO Tubaba
Dalam utas sebelumnya, Denny Indrayana mengingatkan jangan sampai MK menjadi lembaga politik pembuat norma UU soal sistem Pemilu.
"Ingat no viral, no justice. Prof Mahfud memakai strategi itu pula, membawa banyak masalah hukum ke sorotan lampu publik, untuk menghadirkan keadilan," cuitnya.
Ditambahkan Denny Indrayana, jangan pula dugaan "pencopetan" Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko, melalui PK di MA, menjadi kenyataan.
Baca juga: Riana Sari Arinal Hadiri Hut dan Raker BKOW Provinsi Lampung
"Bukan hanya merusak kedaulatan partai, tapi juga menjegal bacapres Anies Baswedan, karena resistensi kekuasaan Istana. Amat buruk buat demokrasi kita," tandasnya.
