Oleh Herman Batin Mangku*
WALAU baru kali ini menghadiri perhelatan akbar DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saya ikut merasakan aroma "kehangatan" sekaligus melihat secara gamblang "manuver" politik partai ini pada saat muswilnya di Balroom Hotel Emersia, Kota Bandarlampung, Minggu (24/8/2025).
Dengan partai ini, saya kenal dekat dua tokoh perintisnya, Abdul Hakim dan Johan Sulaiman, sejak sama-sama pengkaderan usroh atas kegelisahan mahasiwa muslim pada tahun-tahun jelang penghujung Orde Baru di Faperta Universitas Lampung.
Setelah Reformasi, saya mendengar keduanya menjadi pelopor kelahiran Partai Keadilan (1998–2002) Lampung yang tetap berakar dari gerakan dakwah kampus (tarbiyah). Partai ini kemudian menjadi PKS hingga Muswil PKS Lampung 2025.
Ketua terpilihnya Ade Utami Ibnu, SE, (2025-2030) yang bersama pengurus lainnya dilantik secara virtual oleh Presiden PKS Dr. H. Almuzamil Yusuf, MSi serentak dengan kepengurus DPW daerah lain di Indonesia.
Di Muswil PKS 2025, jalan politik yang dipilih berubah terlihat sangat gamblang diucapkan Ade Utami Ibnu pada pidato pembukaan muswil. Dia awali dengan polesan kalimat sudah seperti "kakak-ade" dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, tak ada jarak, standby 24 jam untuk bekerja sama membangun dan mensejahterakan rakyat Lampung.
Para wali kota dan bupati juga hadir langsung dan ada yang mengucapkan testimoni salam hangatnya via video yang ditayangkan di sela-sela acara pembukaan Muswil PKS Lampung 2025 yang arahnya dipertegas lewat tema "Kokoh Bersama Majukan Lampung untuk Indonesia."
Ade tanpa tendang aling-aling menyerahkan para kader PKS provinsi dan kabupaten/kota "digunakan" buat mendukung, berkolaborasi, dan istilah senada lainnya untuk bersama berjuang dengan para kepala daerah mewujudkan visi misinya.
"Kami mendukung langkah-langkah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kepala daerah adalah amanah yang Allah berikan untuk menyelesaikan persoalan rakyatnya. PKS siap menjadi mitra dalam membawa kemajuan di Bumi Ruwa Jurai,” kata Ade.
Gayung bersambut, tak kalah piawai, Gubernur Mirza mengungkapkan kisah-kasihnya bersama PKS di parlemen periode lalu. Dia merasa asyik bersama PKS karena "jalannya lurus", satu visi dalam mengemban amanat rakyat. Sempat, Mirza hampir masuk PKS, tapi gak kuat karena masih merokok, selorohnya.
Gubernur Mirza mengajak PKS berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Lampung tak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran tanpa adanya sinergisitas semua pihak.
Mereka yang hadir sebagian besar "wajah baru" menyambut kehangatan komunikasi antara ketuanya dengan kepala daerah. Para kader partai ini memang yahut, bukan partai jenggot meski sebagian anggotanya memelihara jenggot. Sampai di titik ini, PKS Lampung dan nasional merintisnya dengan penuh lika-liku.
Pada saat masih PK (1998–2002), partai ini masih berorientasi politik sangat ideologis, dengan platform Islam dan penekanan pada moralitas politik. Namun, elektoral PK pada Pemilu 1999 hanya memperoleh 1,36% suara nasional, sehingga gagal melewati ambang batas electoral threshold 2%.
Dari sinilah muncul kesadaran bahwa partai harus lebih inklusif dan adaptif agar bisa diterima masyarakat luas dan bertranformasi menjadi PKS (2002–2004) dengan citra lebih ramah, mengedepankan isu kesejahteraan, anti-korupsi, dan pelayanan publik.
Politiknya mulai diarahkan pada Islam yang inklusif, bukan eksklusif, meski tetap berlandaskan nilai syariah. Dengan strategi, PKS sukses: Pemilu 2004 berhasil menembus 7,34% suara dan dikenal sebagai “partai bersih” dengan basis kuat di kota-kota.
Era 2005–2014, masa ekspansi dan pragmatisme. PKS mulai masuk ke panggung politik nasional lebih luas, mendukung koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Arah politiknya menjadi lebih pragmatis, dengan kalkulasi koalisi dan kekuasaan.
Citra kader bersih mulai diuji dengan sejumlah kasus korupsi elit PKS (misalnya kasus impor daging sapi 2013). Pemilu 2009, PKS mendapat 7,88% suara, tapi pada 2014 menurun ke 6,79% suara.
Di Era Jokowi, PKS memilih strategi menjadi oposisi kritis (2014–2019). PKS memilih menjadi oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo dan selalu berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Arah politiknya lebih menekankan pada islamisme populis, menyuarakan isu-isu keumatan, moral, dan keadilan sosial. PKS cukup menonjol dalam gerakan politik 212 (Aksi Bela Islam), yang membuat basis massa umat Islam lebih solid di belakangnya.
Di Pemilu 2019, suara PKS naik menjadi 8,21% dengan 50 kursi DPR, membuktikan efek mobilisasi politik identitas.
Era Pasca 2019 hingga sekarang, PKS tetap mengambil posisi oposisi di parlemen, terutama terhadap pemerintahan Jokowi periode kedua.
Arah politiknya menonjol pada isu:
1. Moral dan keluarga (menolak RUU kontroversial seperti RUU TPKS dan isu LGBT).
2. Keadilan sosial (menolak UU Cipta Kerja, mendukung rakyat kecil dan buruh).
3. Palestina (sangat konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari solidaritas umat).
Pada Pilpres 2024, PKS mendukung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar lewat Koalisi Perubahan. Hal ini menunjukkan arah politiknya condong pada oposisi strategis, namun tetap menjaga ruang komunikasi dengan semua pihak.
Tantangan ke Depan
Meski memiliki basis pemilih loyal, PKS menghadapi tantangan besar: Melebarkan dukungan di luar basis tradisional agar tidak hanya terkungkung sebagai partai kelas menengah Muslim perkotaan.
Menjaga keseimbangan antara ideologi dan pragmatisme politik agar tidak kehilangan karakter khas. Menghadapi dinamika politik 2029, di mana persaingan semakin ketat dengan partai-partai Islam lain maupun partai besar nasionalis.
Ade dipercata kader PKS Lampung mampu membawa partainya semakin kuat, gaul, politik identitas yang adaptif, namun tetap meneguhkan citra sebagai partai Islam dengan pendekatan yang lebih inklusif dan nasionalis.
Konsistensi di jalur oposisi memberi ruang bagi PKS untuk tampil sebagai penyeimbang, sementara strategi elektoral pragmatis menunjukkan kemampuan partai ini beradaptasi dengan realitas politik Indonesia.
PKS seakan ingin menegaskan bahwa dalam demokrasi, loyalitas ideologi harus berjalan beriringan dengan fleksibilitas strategi demi keberlangsungan partai dan perluasan basis dukungan.
Yah, itu saja, selamat ya De. Enak juga makan siangnya dengan soto betawi daging jadian paru-parunya.
* Pemred Club
-
