LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ----- HMI Cabang Kota Bandarlampung menolak kedatangan Eko Patrio ke Bumi Ruwa Jurai. Rakyat Lampung tak butuh pejabat yang lebih sibuk berpesta ketimbang bekerja untuk rakyat.
Desas-desusnya, Eko Patrio akan datang ke acara PAN Lampung, Sabtu (30/8/2025). Dia Sekjen DPP PAN, 4 periode jadi anggota DPR RI dan eks Ketua DPW PAN DKI Jakarta.
Menurut Rafly Nugraha, pengurus HMI Cabang Bandarlampung bidang Politik dan Demokrasi, penolakan kedatangan Eko Patrio bukan sekadar reaksi emosional, melainkan bentuk perlawanan moral.
"Rakyat sudah muak dengan pejabat yang menjadikan jabatan sebagai panggung hiburan dan pencitraan," katanya lewat rilis yang dikirim ke Helo Indonesia, Jumat (29/8/2025).
Jika Eko Patrio datang hanya untuk tampil di depan kamera, bersalaman dengan pejabat lokal, dan pulang tanpa solusi, lebih baik ia tidak datang sama sekali, tandasnya.
"Bumi Lampung adalah tanah yang suci, tidak sudi menerima wakil rakyat yang tidak memikirkan nasib rakyatnya," ujar Rafly Nugraha.
Lampung butuh pemimpin yang rendah hati, siap mendengarkan keluhan rakyat, dan bekerja nyata, bukan sekadar selebritas politik.
Mengundang pejabat seperti Eko Patrio ke Lampung sama saja menormalisasi sikap arogan anggota DPR yang lebih senang berjoget saat kantong mereka bertambah tebal.
Penolakan ini harus menjadi alarm bagi semua pejabat: rakyat Lampung tidak bisa lagi dibohongi dengan senyuman dan gimmick.
Jika mereka datang dengan niat pamer kekuasaan, maka rakyat berhak menutup pintu dan menyatakan dengan lantang: “Kami tidak butuh pejabat arogan di tanah kami!”
Penolakan ini menjadi simbol nyata bagaimana anggota dewan di negeri ini sering kali lupa diri setelah duduk di kursi empuk kekuasaan.
Video dirinya yang berjoget riang ketika membahas kenaikan tunjangan DPR adalah bukti telanjang: ia lebih senang merayakan keuntungan pribadi daripada memikirkan jeritan rakyat.
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga kebutuhan pokok meroket, dan pelayanan publik yang masih jauh dari kata layak, aksi semacam itu adalah penghinaan terang-terangan.
Pejabat publik seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan merayakan previliege mereka. Masyarakat Lampung tidak seharusnya menyambut tamu yang jelas-jelas menunjukkan ketidakpekaan sosial seperti ini. (Rls/Yeye)
