TAK ada ruginya, penyelenggara pemilihan umum (pemilu) belajar dari pelajar yang menyelenggarakan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2025–2026 menggunakan sistem e-voting dipadukan dengan bilik suara konvensional.
Cara ini memberikan pengalaman pemilihan yang cepat, efisien, dan tetap menjaga suasana demokratis. SMKN 1 Gunungagung mengambil langkah maju dengan modernisasi sistem pemilihan yang sederhana namun efektif.
Pada Jumat (12/9/2025), seluruh siswa dari kelas X hingga XII berpartisipasi dalam pemungutan suara yang digelar di aula sekolah dengan sentuhan modern. Meskipun tetap menggunakan bilik suara fisik untuk menjaga kerahasiaan, sekolah mengintegrasikan teknologi pemungutan suara digital.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang memakai kertas suara, kini setiap siswa datang ke bilik dapat memberikan hak suaranya melalui laptop dengan aplikasi khusus buatan tim IT SMKN 1 Gunungagung. Proses ini berlangsung lancar, menunjukkan perpaduan antara tradisi demokrasi dengan inovasi teknologi.
Tiga pasangan calon—Deska-Ariqoh (nomor urut 1), Fajar-Dedy (nomor urut 2), dan Agiel-Akbar (nomor urut 3)—bersaing ketat memperebutkan posisi pimpinan OSIS. Masing-masing pasangan menyampaikan visi dan misi mereka melalui kampanye di lapangan sekolah yang disambut antusias oleh para siswa.
Kepala SMKN 1 Gunungagung, Rohmanudin, menjelaskan penggunaan bilik suara dengan laptop ini bertujuan membiasakan siswa dengan pemilu digital tanpa menghilangkan esensi proses pencoblosan.
“Kami ingin siswa merasakan pengalaman nyata, datang ke bilik suara, tapi dengan cara yang lebih modern dan efisien,” ujarnya.
Meskipun sempat terjadi kendala teknis kecil saat beberapa siswa masuk ke sistem, panitia dengan sigap mengatasinya. Secara keseluruhan, pengalaman ini dianggap sebagai langkah maju dalam pendidikan demokrasi di sekolah.
Biaya Pemilu: Nasional vs OSIS
Menariknya, konsep sederhana ini juga menyiratkan pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu nasional. Sebab, di tingkat negara, biaya pemilu sangat fantastis. Untuk Pemilu 2024, misalnya, KPU mengajukan kebutuhan anggaran lebih dari Rp76 triliun dengan jumlah pemilih sekitar 204 juta jiwa. Artinya, biaya pemilu nasional setara dengan Rp370 ribu per pemilih.
Bandingkan dengan OSIS SMKN 1 Gunungagung. Dengan jumlah pemilih sekitar 700 siswa, biaya yang dikeluarkan sekolah relatif sangat kecil: hanya memanfaatkan laptop sekolah yang sudah ada, jaringan internet, serta aplikasi buatan siswa sendiri. Jika dihitung, biaya per pemilih praktis nyaris nol rupiah karena tidak ada logistik kertas suara, distribusi, maupun honorarium besar-besaran.
Dari sini, jelas bahwa digitalisasi pemilu bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan masa depan. Jika pelajar SMK saja mampu melaksanakan pemilihan demokratis dengan teknologi sederhana dan biaya minimal, maka penyelenggara pemilu nasional pun seharusnya bisa mulai berbenah.
Sebab, esensi demokrasi bukan pada besarnya anggaran, tetapi pada seberapa efisien, transparan, dan adil proses pemilihan itu dijalankan. (Literasi Ruwa Jurai/Hendri)
