JAKARTA, HELOINDONESIA.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023) dengan mengusung arus besar perubahan.
Ribuan kader Partai Demokrat dari Jabodetabek memadati Tennis Indoor Senayan, mendengarkan pidato ketum mereka.
Dalam salah satu isi pidatonya, AHY menolak penundaan Pemilu 2024, dan juga perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga priode. Karena bicdara soal penundaan Pemilu, AHY sampai mempertanyakan apakah aka nada Plt Presiden, ratusan Plt anggota DPR.
Menurut AHY, dari hasil berbagai kunjungannya ke berbagai daerah untuk menemui rakyat, ia menemukan bahwa banyak oang takut bicara. Tapi kalau sudah menyangkut hal-halprinsip, rakyat lantang bicara, termasuk menolak penundaan Pemilu 2024.
?Memang saat ini banyak orang takut bicara, banyak yang takut ditangkap kalau berseberangan dengan penguasa. Tapi kalau untuk hal-hal yang prinsip dan menyangkaut hajat hidup mereka, rakyat masih berani bersuara lantang. Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri mel-nolak penundaan Pamilu 2024,? kata AHY disambut tepuk tangan para kader Demokrat.
Setelah itu, AHY berpikir dan mempertanyakan, kalau Pemilu ditunda, siapa yang memimpin negeri ini, mengingat masa tugas berkahir pada 20 Oktober 2024.
?Jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda, lalu siapa yang memimpin kita nanti. Karena sesuai perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri tugasnya pada 20 Oktober 2024,? teriak AHY.
Yang kemudian pertanyaanya mendasar, adalah soal status pejabat yang mengemban tugas, apakah ada Plt Presiden dan plt anggota DPR.
?Pertanyaannya begini, apa iya ada PLT Presiden, apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR, Plt DPD RI. Apa iya ada ribuan plt DPRD Provinsi dan Kbupaten/Kota,? kata AHY disambut gemuruh sambutan sorak para kadernya.
Menurut AHY, kalau di negara kita ada Plt Preiden dan Plt ribuan wakil rakyat yang berkuasa dan bekerja selama 2,5 tahun betapa keosnya situasi nasional negara kita.
?Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai Banana Republic. Karena semua pejabat negara menduduki kekuasaan tanpa mandat rakyat, tanpa Pemilu yang demokratis, artinya tidak memiliki legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimiliki tidak sah dan tidah halal,? kata AHY. (*)
(A Winoto)
