HELOINDONESIA.COM - Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyerukan perubahan penegakan hukum. Pasalnya, tindakan pemerintah sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
Demikian disampaikan Anies dalam debat perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).
"Pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan," kata Anies.
Tema debat pertama adalah Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.
Baca juga: Airlangga Sebut Debat Capres-cawapres Bukan Soal Untung Rugi
Dia juga menyoroti upaya penegakan hukum yang saat ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Anies menggarisbawahi dalanm negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Namun dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa.
"Kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya," tegas Anies.