LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -----Permasalahan banjir yang terus berulang di Kota Bandarlampung dinilai bukan semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan lemahnya pengelolaan drainase dan tata lingkungan perkotaan. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Roadmap Penanganan Banjir Bandarlampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang digelar di Aula Rektorat lantai 3 Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
Akademisi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung (UBL) yang juga Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Komersialisasi UBL, Dr. Hery Riyanto, yang menjadi salah satu narasumber dalam forum tersebut menegaskan bahwa secara topografi, Kota Bandar Lampung sejatinya tidak layak mengalami banjir apabila didukung sistem drainase dan tata ruang yang baik.
Menurutnya, rata-rata kemiringan topografi Kota Bandarlampung mencapai sekitar 3,6 persen, kondisi yang dinilai cukup ideal untuk mendukung aliran air menuju saluran utama. Namun, keberadaan kawasan cekungan, penyempitan saluran drainase, sedimentasi, hingga berkurangnya kawasan resapan membuat air hujan tidak mampu mengalir secara optimal. “Bandarlampung sebenarnya tidak layak banjir.
Persoalan utamanya ada pada saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air, banyak yang tersumbat, dimensinya kecil, dan kawasan resapan air semakin berkurang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tingginya koefisien limpasan permukaan (run-off coefficient) yang mendekati angka satu menunjukkan sebagian besar air hujan tidak lagi meresap ke tanah. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya kawasan terbangun dan minimnya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Hery menilai penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial maupun hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu menyusun sistem drainase terpadu berbasis data teknis, mulai dari pemetaan wilayah rawan genangan, perhitungan debit air berdasarkan curah hujan rencana, hingga pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan kapasitas aktual. “Kalau hanya tambal sulam, banjir akan terus berulang. Harus ada roadmap yang jelas, terintegrasi, dan berkelanjutan antara pembangunan infrastruktur, pengendalian tata ruang, serta kebijakan lingkungan,” tegas alumnus ITB ini.
FGD tersebut menghadirkan enam narasumber lintas sektor dan turut dihadiri Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan DPRD provinsi maupun kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, forum juga melibatkan sejumlah organisasi strategis seperti APINDO dan WALHI Lampung. Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani disebut turut menjadi bagian dari stakeholder yang mendukung pembahasan roadmap penanganan banjir tersebut.
Sebagai tindak lanjut, FGD menargetkan lahirnya dokumen roadmap penanganan banjir yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandarlampung dan DPRD. Dokumen itu diharapkan menjadi landasan kebijakan dalam mempercepat implementasi program mitigasi banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.( rls / )
