HELOINDONESIA.COM - Dalam memajukan wellness tourism atau wisata kesehatan dan kebugaran harus melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan.
Tidak hanya para pelaku bisnis di bidang pariwisata itu sendiri. Tapi juga perlu adanya dukungan dari pemerintah.
Namun demikian, secara proporsional jangan sampai kita berharapnya terlalu banyak.
"Atau sebaliknya kita tidak perlu berharap pada pemerintah padahal pemerintah mempunyai berbagai kemampuan," ujar Prof Dr Ir I Gde Pitana, Guru Besar Universitas Udayana, Bali seperti dikutip dari akun YouTube IWTIF pada Selasa (22/4/2025).
Baca juga: Dualisme Kepengurusan PWI Versi Dewan Pers Gugur, Legitimasi Ketum Hendry Ch Bangun Makin Kuat
I Gde Pitana mengatakan bahwa wellness tourism itu menggabungkan wellness dan tourism. Artinya orang melakukan tourism dengan motivasi wellness.
"Bolak-baliknya kalau kita membuat definisi ya sama dengan kalau ekowisata bagaimana Eko digabung dengan wisata atau kalau agro tourism, agro digabung dengan tourism dan seterusnya," terang I Gde Pitana.
Yang jelas, sambungnya, wellness tourism merupakan salah satu wisata minat khusus yang dimotivasi perjalanan wisatawan itu untuk tetap menjaga kebugarannya.
Apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah kalau kita ingin memajukan wellness tourism?
Menurutnya, agar tidak salah alamat maka kita harus tahu dulu Secara teoritis maupun praktik.
Menurutnya pemerintah itu mempunyai tiga fungsi utama yaitu yang pertama fungsi pembangunan bangsa, pembangunan karakter, pembangunan fisik pembangunan segala sesuatunya.
Kedua, fungsi pemberdayaan bagaimana pemerintah tidak melakukannya sendiri sehingga pembangunan itu betul-betul dilaksanakan oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat.
Ketiga fungsi pelayanan, yaitu melakukan hal-hal yang memang tidak mungkin dilakukan oleh non pemerintah.
Baca juga: Putuskan Mata Rantai Kemiskinan, Gubernur Mirza Dorong Pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Lampung
Jadi, tegas I Gde Pitana, kalau sudah bisa dilakukan oleh non pemerintah maka pemerintah itu harus mundur.
"Jangan sampai sudah dilakukan oleh masyarakat dilakukan oleh sosial justru pemerintah ingin menjual. Di sana itu kurang tepat. Jadi pemerintah melakukan pelayanan pelayanan yang secara praktis sulit dilakukan oleh non pemerintah," tandasnya.
