HELOINDONESIA.COM - Maju dan berkembangnya dunia pariwisata tak lepas dari peran dan dukungan pemerintah.
Namun demikian, masyarakat sebagai subyek atau obyek wisata dapat mengembangkannya secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.
Keduanya memang saling mendukung dalam memajukan pariwisata terutama wellness tourism.
Masyarakat bisa meletakkan pemerintah secara proporsional.
Baca juga: Gedung PWI Lampung Sesungguhnya Balai Wartawan, Kisah Kasih Rumah Bersama Jurnalis
Jangan sampai kita berharapnya terlalu banyak atau sebaliknya kita tidak perlu berharap pada pemerintah.
"Padahal pemerintah mempunyai berbagai kemampuan," papar Prof Dr Ir I Gde Pitana M.Sc, Profesor Ilmu Pariwisata Universitas Udayana seperti dikutip dari akun YouTube IWTIF pada Selasa (19/8/2025).
Ketika berbicara mengenai wellness, kemudian sedikit pengetahuan kita tentang apa sih sebenarnya fungsi dan tugas pemerintah atau pemerintahan.
Lalu bagaimana peran pemerintah dalam membangun pariwisata terutama wellness tourism?
Baca juga: Aqsa Working Group (AWG) Kirim 3 Relawan ke Thailand untuk Aksi Global Sumud Flotilla
"Kita semua tahu dan yang jelas wellness tourism itu menggabungkan wellness dan tourism," terangnya.
Artinya tourism berbasis kepada wellness atau wellness yang disatukan dengan tourism atau bagaimana orang melakukan tourism dengan motivasi wellness.
"Kan gitu bolak-baliknya kalau kita membuat definisi. Sama dengan kalau ecowisata. Bagaimana eco digabung dengan wisata atau kalau agrowisata bagaimana agro digabung dengan tourism dan seterusnya," paparnya.
Yang jelas, sambungnya, wellness merupakan salah satu wisata minat khusus yang dimotivasi perjalanan wisatawan itu untuk tetap menjaga kebugarannya.
Baca juga: Demi Kenyamanan Masyarakat Polres Mesuji Menggelar Patroli
"Tergantung juga daripada motivasi orang melakukan perjalanan," ujarnya.
Prof I Gde Pitana mengatakan, mengatakan, apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah kalau kita ingin memajukan wellness tourism agar tidak salah alamat.
"Maka kita harus tahu dulu secara teoritis maupun praktek," katanya.
Menurutnya, pemerintah itu mempunyai tiga fungsi utama.
Pertama menerapkan undang-undang, membangun bangsa, pembangunan karakter, pembangunan fisik pembangunan segala sesuatunya.
Baca juga: Seluruh Pengcab Sepakat Minta Sonny Nakhodai Kembali KONI Pesawaran
Kedua fungsi pemberdayaan empowerment. Bagaimana pemerintah tidak melakukannya sendiri melainkan mengajak stakeholder lainnya sehingga pembangunan itu betul-betul dilaksanakan oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat.
Ketiga fungsi pelayanan yaitu melakukan hal-hal yang memang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga non pemerintah.
Jadi, tegasnya, kalau sudah bisa dilakukan oleh pemerintah maka pemerintah itu harus mundur. Jangan sampai sudah dilakukan oleh masyarakat dilakukan pemerintah.
"Justru pemerintah ingin menonjol di sana itu kurang tepat. Jadi pemerintah melakukan pelayanan pelayanan yang secara praktis sulit dilakukan oleh lembaga non pemerintah," tandasnya.
