HELOINDONESIA.COM -Perbincangan sengit antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan seorang siswi SMA menjadi viral di media sosial setelah sang remaja mengkritik kebijakan pelarangan acara perpisahan (wisuda) di tingkat SMP dan SMA.
Pertemuan ini terjadi menyusul ungkapan ketidaksetujuan Aura Cinta, seorang siswi sekaligus korban penggusuran, terhadap kebijakan tersebut melalui platform TikTok.
Awal mula kejadian ini adalah ketika Aura Cinta, lulusan SMA Negeri 1 Cikarang Utara, menjadi perhatian publik setelah mengunggah video yang berisi kritiknya terhadap kebijakan Dedi Mulyadi mengenai larangan wisuda sekolah dan study tour.
Aura berpendapat bahwa acara perpisahan merupakan momen penting bagi para siswa untuk merayakan keberhasilan mereka setelah menempuh pendidikan selama bertahun-tahun.
"Pertama gini pak, kalau sekolah tanpa wisuda kan, semua orang kan ga mampu ya, banyak rakyat miskin. Ini kan biar adil nih. Semua murid biar ngerasain perpisahan wisuda." kata Aura, seperti yang dikutip dari Akun Kang Dedi pada 27 April 2025.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk meringankan beban finansial para orang tua, terutama bagi keluarga yang kurang mampu dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
"Iya sudah hidup susah, tinggal di bantaran kali, tapi sekolahnya mau gaya-gayaan ada wisuda. Duit perpisahan dari siapa? Kalau dari orang tua, membebani tidak?" tanya Dedi.
Dedi berpandangan bahwa acara wisuda seharusnya hanya diperuntukkan bagi jenjang pendidikan tinggi, bukan untuk tingkat dasar dan menengah. Ia mempertanyakan relevansi diadakannya wisuda berulang kali di setiap jenjang sekolah.
"Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah." jelas Dedi.
Aura kemudian membalas bahwa acara perpisahan bukan hanya sekadar seremoni, melainkan juga merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan para siswa selama menempuh pendidikan di sekolah.
"Nggak juga sih pak, saya ngerasa kan saya udah lulus ya, kalau misalnya ga ada perpisahan, kita tuh ga bisa ngumpul bareng atau ngerasain interaksi sama temen-temen." tegas Aura.
Dedi menjelaskan lebih lanjut bahwa larangan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan ekonomi pada orang tua, terutama di tengah kondisi biaya hidup yang tinggi. Ia juga memberikan izin untuk acara perpisahan sederhana yang diorganisir secara mandiri oleh siswa tanpa memerlukan biaya besar.
"Kenangan indah itu saat proses belajar selama tiga tahun, bukan dari acara perpisahan yang menguras biaya." tegas Dedi.
Meskipun demikian, Aura berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mencari solusi agar momen penting seperti perpisahan sekolah tetap dapat dilaksanakan tanpa memberatkan masyarakat.
Pro dan Kontra
Perdebatan ini memicu berbagai reaksi di media sosial. Sebagian warganet mendukung kebijakan Dedi Mulyadi karena dianggap realistis dan berpihak pada keluarga kurang mampu, sementara yang lain setuju dengan pendapat Aura bahwa perpisahan sekolah merupakan hak siswa yang seharusnya tidak dihilangkan.
Bagaimana pandangan Anda mengenai isu ini? Apakah pelarangan wisuda sekolah memang diperlukan, atau sebaiknya dicari alternatif solusi lain? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah!***
