Catatan Tipis Herman Batin Mangku
Jurnalis
WAJAH Pasar Tugu, Kota Bandarlampung, mulai sedikit berubah. Terutama halaman depannya. Jika pada akhir 2025 kawasan ini dipenuhi pedagang kaki lima (PKL), kini sebagian areanya sudah menjadi tempat parkir ratusan sepeda motor. Perubahan kecil itu setidaknya membantu mengurai kemacetan akibat terjadinya bootleneck (leher botol) bagi Jalan Hayam Wuruk akibat aktivitas pasar.
Perubahan itu patut diapresiasi. Namun, jangan buru-buru menyebutnya sebagai kebangkitan. Sebab, yang berubah baru wajah depan, sementara persoalan utama Pasar Tugu masih menunggu penyelesaian yang entah sampai kapan. Apakah akan jadi legecy bagi wali kota saat ini atau harus lebih bersabar lagi menunggu wali kota yang akan datang, walluaalam.
Sepuluh tahun lalu, 2016, Pemerintah Kota Bandarlampung pernah menggagas Pasar Tugu menjadi “Tugu Plaza”. Pasar tradisional itu hendak disulap menjadi pusat perdagangan rakyat yang tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menghapus citra kumuh yang telanjur melekat. Saat itu, Bandarlampung dipimpin Wali Kota Herman HN, suami wali kota sekarang, Eva Dwiana.
Baca juga: Pasar Tugu, Simbol Gagalnya Penataan Ruang Niaga
Pasar Tugu tahun lalu: semrawut (Foto HBM/Helo)
Gagasan tersebut terdengar menjanjikan: pasar rakyat tidak sekadar menjadi tempat jual-beli, tetapi juga ruang ekonomi perkotaan yang tertata dan layak bagi pedagang maupun pembeli. Sayangnya, hingga 2026, mimpi itu masih lebih banyak hidup dalam ingatan ketimbang kenyataan. Satu dasawarsa berlalu, tetapi Pasar Tugu belum benar-benar menjelma menjadi plaza perdagangan rakyat seperti yang pernah dijanjikan.
Akhir 2025, wajah pasar ini masih centang-perenang. Halaman depannya sesak oleh PKL, sampah berserakan, dan akses pengunjung semrawut. Lantai dua nyaris tak berdenyut, bahkan bagian depannya jadi tempat orang membuang hajat. Lantai tiga? Tak perlu dibahas, masih "tempat jin buang anak".Aktivitas perdagangan nyaris tak terdengar, seolah-olah lantai itu berada di luar peta kehidupan pasar.
Ketiadaan area parkir yang memadai ikut memperparah kemacetan. Kendaraan pengunjung berdesakan di tepi jalan, sementara aktivitas bongkar muat dan lalu-lalang pembeli menambah keruwetan. Gedung tambahan di belakang pasar pun tak luput dari persoalan: kosong, kurang terawat, dan belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Lantai 2 Pasar Tugu (Foto HBM/Helo)
Minggu, 25 Oktober 2026, saya kembali melihat wajah Pasar Tugu. Ada perubahan, meski masih sebatas sedikit polesan pada halaman depan. Kini, ratusan sepeda motor dapat diparkir di area yang sebelumnya dipadati pedagang. Setidaknya, ruang jalan tidak lagi sepenuhnya tersedot oleh kendaraan yang mencari tempat berhenti. Arus lalu lintas pun berpeluang lebih lancar.
Area parkir tersebut dikelilingi lapak-lapak PKL yang telah ditata menggunakan konstruksi baja ringan. Penataan ini memberi batas yang lebih jelas antara ruang parkir dan ruang berdagang. Dibandingkan kondisi sebelumnya, tentu ada kemajuan. Namun, jangan lupa, pasar bukan hanya halaman depannya. Apalagi, parkir mobil belum tertangani dengan baik.
Sebagian pengunjung masih harus memanfaatkan tepi jalan, halaman ruko yang belum buka, atau kawasan di bawah jalan layang yang berjarak sekitar seratus meter dari pasar.
Artinya, persoalan parkir baru diselesaikan sebagian. Kendaraan roda dua mulai memperoleh tempat, tetapi pengunjung yang datang dengan mobil masih harus berjudi dengan keberuntungan.
Gang sempit di bekang Pasar Tugu
Jika beruntung, ada ruang kosong. Jika tidak, mereka ikut menyumbang kepadatan jalan. Padahal, Pasar Tugu memiliki modal yang tidak dimiliki semua pasar: pelanggan setia. Pasar ini menjadi salah satu tujuan favorit emak-emak yang berburu kebutuhan sehari-hari dengan harga relatif terjangkau. Bagi mereka, selisih Rp100 saja bisa menjadi alasan untuk memilih berbelanja di pasar ini dibandingkan pasar lainnya.
Apalagi jika belanja dilakukan setiap hari dan barang yang dibeli beragam. Jangan remehkan hitung-hitungan emak-emak. Mereka bisa menempuh jalan yang lebih jauh, menembus gang sempit, dan bersabar menghadapi suasana semrawut demi mendapatkan harga yang lebih murah. Mereka datang bukan karena pasarnya nyaman, melainkan karena isi dompet harus cukup sampai akhir bulan.
Di situlah daya tarik Pasar Tugu sekaligus ironi yang perlu direnungkan. Pasar ini tetap ramai bukan karena fasilitasnya memadai, melainkan karena kebutuhan masyarakat terhadap barang segar dan harga bersahabat. Konsumen bertahan, tetapi pemerintah belum sepenuhnya berhasil menghadirkan tempat berbelanja yang sepadan dengan kesetiaan mereka.
Gedung tambahan yang mubazir di belakang Pasar Tugu (Foto HBM/Helo)
MUBAZIR
Masuk ke bagian dalam, persoalannya terasa lebih telanjang. Lantai dua dan tiga belum menunjukkan aktivitas perdagangan yang berarti. Sementara itu, lantai satu yang didominasi kios pakaian, alas kaki, dan barang kelontong lainnya juga memperlihatkan banyak ruang kosong.
Kios-kios yang tak lagi berpenghuni meninggalkan kesan lesu. Kebersihan kurang terjaga, kabel-kabel menjuntai dan menghitam, meja-meja tampak reyot, sedangkan plafon di sejumlah bagian sudah jebol.
Suasana seperti ini jelas tidak mendukung upaya menjadikan Pasar Tugu sebagai pusat perdagangan yang nyaman dan menarik. Bangunan tambahan di belakang pasar pun belum menunjukkan fungsi optimal. Bagian bawahnya cenderung kosong dan kotor, sebagian hanya dimanfaatkan untuk menyimpan barang milik pedagang.
Padahal, ruang tersebut semestinya dapat menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi pasar. Ironisnya, para pedagang, terutama penjual kebutuhan pangan, justru lebih memilih membuka lapak di gang-gang pasar hingga tembus ke Jalan Sadewo, Kampung Sawah. Mereka menyebar di sisi kiri dan kanan, bahkan meluber sampai ke tepi jalan sekitar pasar.
Di lantai dua, hanya kantor UPTD yang kerangka daun pintunya sudah keropos dimakan rayap, musola ala kadarnya memanfaatkan kios kosong, dan toilet duduk. Lainnya, kosong melompong dan kumuh
Pemandangan ini memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar ketidaktertiban. Ada jarak antara ruang yang disediakan pemerintah dan ruang yang benar-benar dibutuhkan pedagang. Bangunan pasar memiliki kios dan lantai bertingkat, tetapi pedagang memilih gang. Gedung tambahan tersedia, tetapi aktivitas jual-beli justru menjalar ke luar. Artinya, penataan fisik belum tentu sejalan dengan kebutuhan nyata pelaku usaha.
Boleh jadi, letak kios kurang strategis, akses pembeli tidak mendukung, biaya menempati ruang dianggap memberatkan, atau pola transaksi masyarakat lebih cocok dengan lapak yang mudah dijangkau. Semua kemungkinan itu perlu diuji, bukan sekadar ditebak dari balik meja birokrasi.
Satu hal yang terlihat jelas, daya tarik utama Pasar Tugu adalah ketersediaan bahan pangan segar dengan harga miring. Namun, potensi tersebut belum dikelola dalam tata ruang yang tertib. Berbagai jenis dagangan bercampur tanpa pengelompokan yang memadai, sementara gang-gang yang seharusnya menjadi jalur pergerakan orang justru menjadi ruang berjualan.
Akibatnya, pembeli memang mendapatkan pilihan harga, tetapi harus membayar dengan kenyamanan yang minim. Pedagang memperoleh pelanggan, tetapi berjualan dalam ruang yang kurang layak. Pengguna jalan menghadapi kemacetan, sedangkan pemerintah menanggung pekerjaan rumah yang terus berulang.
Tempat jin buang anak
Entah berapa tahun lagi Pasar Tugu harus menunggu untuk benar-benar tertib dan nyaman. Sepuluh tahun telah berlalu sejak gagasan Tugu Plaza diperkenalkan. Jika ukuran keberhasilan hanya sebatas membuat lapak baru dan menyediakan parkir sepeda motor, kita patut bertanya: kapan pasar ini dibenahi secara menyeluruh?
Gagasan Tugu Plaza sebenarnya tidak rumit. Pedagang diarahkan masuk ke bangunan yang telah diperbaiki, area parkir ditata, dan fasilitas dasar seperti drainase, penerangan, serta sanitasi dibenahi. Tujuannya bukan mengusir ekonomi rakyat dari jalanan, melainkan memberi tempat yang layak agar perdagangan tumbuh tanpa mengorbankan ketertiban kota.
Namun, gagasan yang sederhana itu ternyata tidak mudah diwujudkan. Perencanaan bisa diumumkan dalam satu hari, tetapi keberhasilannya memerlukan konsistensi bertahun-tahun. Renovasi bangunan tanpa pengelolaan yang baik hanya akan menghasilkan gedung yang kembali kosong. Penertiban tanpa solusi bagi pedagang hanya akan memindahkan kesemrawutan dari satu tempat ke tempat lain.
Tugu Plaza, akhirnya, bukan semata-mata perkara bangunan. Ia adalah ujian tentang kemampuan pemerintah memahami denyut ekonomi rakyat, mengelola aset publik, dan menjaga agar janji pembangunan tidak berhenti sebagai dokumentasi masa lalu.
Sepuluh tahun bukan waktu yang sebentar.
Jika pada 2016 Tugu Plaza merupakan mimpi, pada 2026 semestinya ia sudah menjadi kenyataan yang dapat dirasakan pedagang dan pembeli. Halaman depan yang mulai tertata memang layak disyukuri, tetapi jangan sampai perubahan kecil itu menjadi alasan untuk menunda pembenahan besar.
Pasar Tugu tak kekurangan pembeli. Yang masih kurang adalah tata kelola yang membuat keramaian itu berbuah ketertiban, kenyamanan, dan kesejahteraan.
Pedagang memilih jualan di tepi gang sementara kios-kios tertutup rapat.
LIMA TAWARAN SOLUSI
Pertama, audit menyeluruh dan buka peta persoalan.
Pemkot Bandarlampung perlu melakukan audit fisik bangunan, pemanfaatan kios, kondisi lantai dua dan tiga, gedung tambahan, sanitasi, drainase, serta kebutuhan parkir. Hasilnya sebaiknya diumumkan kepada publik, lengkap dengan target pembenahan dan jadwal pelaksanaan. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Kedua, tata pasar bersama pedagang, bukan sekadar menertibkan mereka.
Pemerintah perlu mendata pedagang berdasarkan jenis dagangan, kebutuhan ruang, jumlah pelanggan, dan kemampuan membayar biaya operasional. Setelah itu, tempat berjualan dikelompokkan secara masuk akal: bahan pangan basah, sayuran dan buah, kebutuhan pokok, pakaian, serta barang kelontong. Relokasi harus disertai dialog dan kepastian lokasi agar pedagang tidak kembali meluber ke gang setelah penertiban selesai. Prinsipnya, pedagang tetap hidup, pembeli tetap nyaman, dan jalan tidak kehilangan fungsinya.
Ketiga, hidupkan kembali lantai dua, lantai tiga, dan gedung tambahan.
Pemkot perlu mengevaluasi mengapa ruang-ruang tersebut ditinggalkan pedagang. Apakah karena akses yang sulit, minimnya pengunjung, kondisi bangunan, atau biaya sewa? Jawabannya harus menjadi dasar kebijakan. Insentif sewa pada masa awal, perbaikan akses, tangga yang aman, penerangan, promosi, serta penempatan jenis usaha yang sesuai dapat dipertimbangkan. Jika diperlukan, sebagian ruang bisa difungsikan untuk kegiatan ekonomi pendukung yang tetap sesuai dengan peruntukan dan ketentuan pasar. Jangan biarkan bangunan publik berubah menjadi monumen pemborosan.
Keempat, selesaikan persoalan parkir dan akses secara terpadu.
Parkir sepeda motor yang mulai tertata harus dipertahankan dan ditingkatkan, disertai kajian kebutuhan parkir mobil, pengaturan bongkar muat barang, jalur pejalan kaki, serta titik naik-turun penumpang. Rekayasa lalu lintas perlu melibatkan dinas terkait dan aparat kepolisian. Solusinya bukan sekadar menyediakan lahan, tetapi mengatur waktu dan arus kendaraan agar kegiatan pasar tidak terus-menerus menekan kapasitas jalan di sekitarnya.
Kelima, tetapkan pengelola, target, dan evaluasi berkala.
Pembenahan Tugu Plaza membutuhkan penanggung jawab yang jelas, anggaran yang terukur, standar kebersihan, jadwal pemeliharaan, serta evaluasi rutin dengan melibatkan perwakilan pedagang dan konsumen. Pemkot dapat menetapkan indikator sederhana, seperti berkurangnya pedagang yang menggunakan jalur sirkulasi, meningkatnya keterisian kios, berfungsinya sanitasi, tertatanya parkir, dan menurunnya keluhan pengunjung. Hasil evaluasi diumumkan secara berkala agar pembenahan tidak berhenti setelah seremoni atau pergantian pejabat.
PENUTUP
Pada akhirnya, Tugu Plaza tidak membutuhkan slogan baru. Yang dibutuhkan adalah keberanian menuntaskan pekerjaan lama. Pemerintah tak harus membangun kemegahan yang mahal; cukup memastikan bangunan yang sudah ada berfungsi, pedagang mendapat ruang yang layak, pembeli memperoleh kenyamanan, dan jalan di sekitar pasar kembali tertib.
Sebab, pasar yang baik bukan pasar yang sekadar terlihat rapi dari depan, melainkan pasar yang seluruh ruangnya hidup, ekonominya bergerak, dan rakyatnya merasa dimanusiakan. Kapan ya? Apakah akan terwujud sebagai hadiah bagi warga di akhir jabatan kedua Wali Kota Eva Dwiana atau harus menunggu putrinya? ***