HELOINDONESIA.COM -Kasus dugaan korupsi di Pertamina terkait penjualan Pertalite dengan harga Pertamax terus mendapat perhatian publik. Isu ini semakin mencuat setelah Arief Poyuono, mantan petinggi Partai Gerindra, melontarkan kritik tajam terhadap manajemen Pertamina melalui media sosial.
Arief menyoroti potensi kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah akibat praktik "oplosan" harga BBM dan menawarkan solusi radikal untuk mengembalikan hak rakyat. Kritiknya mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap kebocoran keuangan negara.
"Dikelola Monyet pun Tetap Untung"
Dalam salah satu pernyataannya, Arief mengingat pidatonya di acara Serikat Pekerja BUMN pada 2004. ."Aku pernah ingat... Pidato di acara Serikat Pekerja BUMN 2004. Begini aku ngomong: Pertamina dikelola monyet saja akan untung dan enggak mungkin rugi," tegas Arief
Menurutnya, sebagai perusahaan yang memiliki monopoli dan mengelola sumber daya alam, Pertamina seharusnya selalu menghasilkan keuntungan. Kerugian yang terjadi, lanjutnya, bukan sekadar akibat salah kelola, tetapi lebih pada kebocoran sistematis yang disengaja.
"Kecuali dirampok dan dikorup, dibandingkan berdagang sayur di pasar, mengelola migas jauh lebih menguntungkan," tambahnya. Pernyataan ini menyoroti dugaan praktik penggelapan selisih harga Pertalite yang seharusnya dijual sekitar Rp 10.000 per liter, tetapi diubah menjadi Pertamax seharga Rp 14.500 per liter tanpa masuk ke kas negara.
Kerugian Rp 197 Triliun dan Usulan Bebas Pajak
Dalam unggahan sebelumnya, Arief memperkirakan negara mengalami kerugian Rp 197 triliun akibat praktik ini, bahkan bisa melonjak hingga Rp 1.000 triliun dalam lima tahun jika tak segera dihentikan.
Sebagai solusi, ia mengusulkan langkah ekstrem. "Jika negara rugi Rp 197 triliun akibat oplosan BBM, maka dalam lima tahun bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Artinya, rakyat pengguna Pertamax juga dirugikan hingga Rp 2.000 triliun. Sebagai kompensasi, Pertamina harus mengembalikan selisih harga dengan membebaskan pajak rakyat selama setahun. Setuju?" katanya.
Meskipun terdengar hiperbolis, kritik Arief menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menindak tegas mafia BBM dan memastikan keuntungan Pertamina benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan hanya segelintir elit.***
