HELOINDONESIA.COM - Kalangan Komisi III DPR menduga, pihak Malaysia membiarkan keluarnya narkoba dari negara itu ke Indonesia. Ada indikasi kuat, itu terlihat dari laporan Kapolda Sumatera Utara (Sumut) yang menyatakan, penangkapan peredaran narkoba di wilayah hukumnya, terbanyak dari Malaysia.
“Ada indikasi kuat Pemerintah Malaysia sepertinya membiarkan keluarnya barang haram dari negaranya untuk masuk ke Indonesia. Hasil laporan Kapolda Sumut menyebutkan penangkapan peredaran Narkoba di wilayah hukumnya, paling banyak masuk dari negara tetangga, Malaysia,” ujar kata politisi PAN Mulfachri Harahap terkait hasil kuinjungan Komisi III DPR ke ke Polda Sumut, Kamis 15 Juni.
Oleh karena itu, menurut dia, untuk menghentikan masuknya peredaran narkoba dari Malaysia ke Indonesia perlu kerja sama kedua negara.
Jadi tidak hanya dengan memperketat penjagaan di daerah perbatasan, namun juga perlu kerja sama dan pembicaraan khusus kepada pemerintah Malaysia.
Baca juga: AHY-Puan Bertemu, PKS Yakin Demokrat Kian Solid Bersama KPP, dan AHY Dukung Anies
“Saya kira pemerintah kita perlu mengadakan pembicaraan khusus kepada Pemerintah Malaysia, atau Otoritas Malaysia. Khususnya yang berwenang menangani masalah narkoba,” kata Anggota Komisi III DPR itu.
Mulfachri Harahap menambahkan, dari laporan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) diketahui bahwa Malaysia akan berlaku sangat ketat terkait peredaran barang haram itu di wilayah atau negara mereka.
Namun, narkoba kalau sudah keluar dari wilayah Malaysia, dan beralih ke Indonesia, pemerintah negara itu terkesan membiarkan saja. Hal ini dinilai sangat memprihatinkan.
Politisi dari Fraksi PAN ini berharap pemerintah Indonesia harus duduk bersama dengan Malaysia. Pasalnya, masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan jumlah yang tidak sedikit ini bukan hal yang sederhana.
Baca juga: Nabila Idol Sering Trending, Wajah Murah Senyum dan Sejuk, Kini Dijodohkan dengan Paul Idol
Politisi PAN ini mengingatakan, masalah narkoba juga puncak kejahatan, selain menghancurkan anak-anak muda, juga menciptakan instabilitas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Narkoba adalah puncak dari kejahatan, juga tidak hanya mengganggu kehidupan anak-anak muda kita, tetapi pada akhirnya narkoba ini juga dapat menciptakan instabilitas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus duduk bersama menghadapi masalah ini,” tandasnya.
Menurut dia Komisi III DPR mendukung pemerintah Indonesia untuk menggunakan cara-cara yang sedikit keras terhadap pembiaran yang dilakukan negara tetangga tersebut.
Dia menegaskan, peredaran narkoba di Sumut diduga sangat luar biasa, karena Polda Sumut selama dua bulan menangkap ratusan kilogram sabu, ratusan ribu pil ekstasi, dan banyak lagi soal Ganja.
“Saya yakin peredaran di luar sana jauh lebih besar dari angka itu. Sementara pemerintah sudah mencanangkan perang melawan narkoba, namun saya bisa katakan bahwa kita belum menang dalam peperangan melawan narkoba itu," kata Mulfachri Harahap.
Karena kejahatan narkoba sangat berbahaya, dia mengingatkan pihak terkait tanpa ingin menyalahkan siapapun, agar masalah ini menjadi perhatian bersama.
"Bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini. Kalau orang mengatakan kejahatan-kejahatan tertentu (seperti korupsi) adalah puncak dari kejahatan, saya rasa narkoba juga tidak kalah bahaya,” katanya. (*)
(Winoto Anung)
