JAKARTA, HELOINDONESIA.COM -- Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyatakan komitmennya untuk mengungkapkan skandal penyadapatan terhadap Presiden Prabowo tanpa pandang bulu, tidak ragu-ragu, serta siap membuka ruang koreksi dan pengawasan penuh dari Komisi III DPR RI maupun masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) / Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dia menyatakan komitmennya tersebut setelah didesak para wakil rakyat membuka seluruh fakta penyadapan ilegal sejak 2025.
Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Kapolri menyatakan telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
(1) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga sebagai pihak pemberi perintah/end user; (2) Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), mantan Pelaksana Tugas Kabag/memerintahkan penghapusan data); (3) Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH); (4) Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU) tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dari keempatnya, Irjen AS yang telah dijatuhi sanksi pemecatan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan komitmennya untuk memperoses jenderal lainnya secara profesional, objektif, dan tak ada keistimewaan sambil menjaga soliditas internal Polri.
Selain itu, Kapolri juta mengungkap bahwa operasi intersepsi ilegal yang dilakukan kelompok tersebut memiliki spektrum sasaran yang sangat luas lintas institusi dan elemen. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) baru untuk mendalami dugaan permufakatan jahat dan tindak pidana turut serta melakukan makar.
Hal ini dikaitkan dengan adanya rangkaian tindakan lain di luar penyadapan, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter, pengkondisian opini di media sosial, hingga penggalangan massa yang dinilai bertujuan merongrong serta menghambat jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Pasal 160 KUHP).
Mereka yang disadap kelompok ini antara lain (1) Lingkar Istana; (2) Kementerian dan lembaga/pejabat pemerintah; (3) Anggota DPR RI dan pimpinan/partai politik serta tokoh politik; (4) Gubernur dan Kapolda; (5) KPK dan Kejaksaan Agung; (6) Internal Polri; (7) ormas, aktivis, hingga mahasiswa.
Modus dan Penyimpangan Prosedur
Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan sah harus berdasarkan permintaan tertulis penyidik dan persetujuan berjenjang.
Namun, dalam kasus ini ditemukan penyimpangan berupa:;Perintah penyadapan tanpa permohonan resmi dari penyidik, Proses provisioning tanpa verifikasi prosedur, Penggunaan hasil penyadapan di luar ketentuan hukum yang sah. (DBS)
-
