LAMPUNG,HELOINDONESIA.COM -— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Bang Ara) meminta asosiasi pengembang perumahan menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi, untuk dijadikan salah satu dasar perhitungan skema baru rumah subsidi terkait rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025.
"Tadi diskusi termasuk dengan Bapak Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., red) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," terang Ara di Jakarta, pada Kamis (30/1/2025) lalu.
Selain itu, ujar pria jebolan SD PKSD VI, SMP Katolik Ora et Labora dan SMAN 47 Jakarta, serta FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung aktif di GMKI dan Menwa ini; basis data itu dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.
"Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujar Ara, dalam menyiapkan perubahan kebijakan sektor perumahan tak ingin ada yang dirugikan, baik rakyat, negara, pengusaha.
"Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Akan tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," lugas Ara, mantan tiga periode anggota Komisi XI DPR sejak 2004 hingga 2019 ini.
Ara juga menekankan pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut. "Karena, rumah subsidi berasal dari APBN, harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," imbuh dia hal ini sesuai arahan direktif Presiden Prabowo.
Seperti diketahui, pada 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain proporsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan menghemat APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.
Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.
Sebelumnya, pekan pertama Januari lalu, Ara menyebut pihaknya telah bersua BPKP bahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program FLPP. Ara juga memastikan dirinya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar pihak perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap beradaptasi dengan perubahan proporsi tersebut.
“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” keterangan resmi Ara, Minggu (5/1/2025).
Dalam rasionalisasinya, Ara yang kini kader Gerindra merinci rencana peningkatan porsi perbankan dilakukan guna meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit tanpa penambahan alokasi dana APBN.
Dengan demikian, meski penyaluran kuota meningkat, pemerintah tetap dapat lakukan penghematan dan tidak membebani APBN.
"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi, bertemu langsung konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," terangnya.
Sefrekuensi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP. Sebab, imbuh dia, rencana ini diproyeksi optimal menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.
Hanya saja, "memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasar aturan OJK untuk suku bunga KPR," tegasnya, usai itu BPKP lakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu perbankan untuk mengkaji lanjutan persiapan perubahan proporsi tersebut.
Menanggapi, dari Lampung, salah satu praktisi properti Bumi Ruwa Jurai yang enggan disebut namanya, mengapresiasi langkah Ara.
"Surprise ya. Senang dengarnya, tentu beliau seakomodatif mungkin. Kami-kami pengusaha properti ini setuju banget dengan yang Bang Ara jembatani. Ini langkah progresif. Saya lihat beliau bersemangat sekali, prinsipnya semua harus dalam posisi untung. Everybody happy. Good luck Bang Ara," ujar dia, aktivis 1998 ini.
Adapun, kendati tak turut dirincikan Ara, mana saja asosiasi yang diundang rapat sosialisasi usulan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi, untuk dijadikan salah satu dasar perhitungan skema baru rumah subsidi terkait rencana perubahan proporsi KPR dengan skema FLPP 2025 itu.
Pengingat, asosiasi pengembang perumahan, yakni organisasi wadah para pengembang perumahan dan permukiman yang berperan menjalin silaturahmi dan membangun jaringan kerja kemitraan pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia, perinci abjad yakni Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2PERSI), Asosiasi Penyiapan dan Penyediaan Papan Indonesia (APEPPI), dan Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (APPERINDO).
Kemudian, Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), APERSI Bersatu, dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).
Berikut, Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPERI), Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), Developer Properti Indonesia (DEPRINDO), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), dan Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU).
Selanjutnya, Perkumpulan APERSI, Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia (PARSINDO), Perkumpulan Pengembang Sukses Bersama (PERPESMA), Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (PERWIRANUSA), Pengembang Indonesia (PI), Property Indonesia (PIN), dan Real Estat Indonesia (REI).
Dari jumlah tersebut, terpisah, empat asosiasi pengembang yakni APERSI, ASPRUMNAS, Appernas Jaya dan HIMPERRA secara terbuka mendeklarasikan aliansi strategis Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR), demi dukung pencapaian program unggulan Prabowo-Gibran yakni program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Hotel Sari Pacific Jakarta Pusat, 15 November 2024.
Deklarasi dihadiri oleh Ketua Umum (Ketum) APERSI Junaidi Abdillah yang sekaligus didaulat sebagai Koordinator GASPERR, Ketum Appernas Jaya Andriliwan Muhamad, Ketum ASPRUMNAS Muhammad Syawali Pratna, dan Ketum HIMPERRA Ari Tri Priyono.
Secara khusus, GASPERR berharap usulan dan aspirasi pengembang rumah bagi MBR dapat lebih didengar pemerintah, bertekad menciptakan gebrakan terhadap kebijakan terkait perumahan rakyat dan dapat memberi pengaruh lebih besar dalam menyampaikan ide dan harapan pengembang, berharap asosiasi pengembang menjadi ujung tombak kebijakan-kebijakan yang akan diusulkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketum ASPRUMNAS Syawali Pratna, ketuplak deklarasi menyebut, "Keempat asosiasi di sini ingin Bapak Ibu mudah dalam berjualan, pencapaian, dan akad, tentunya," ujar dia, bocorkan usulan yang ingin disampaikan ke pemerintah melalui Menteri PKP antara lain penambahan kuota KPR FLPP; penurunan suku bunga bank; pengurangan atau penghapusan Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"GASPERR ingin buat suatu dorongan moril, yang akan menggabungkan kerja sama antara pihak perbankan dan kelembagaan keuangan lainnya untuk teman-teman kami bantu atau kita bantu bersama untuk permodalan, kemudian penambahan kuota," tutur Syawali.
Sampai harus deklarasi? Sang koordinator, Junaidi Abdillah menguak deklarasi GASPERR berawal dari telaahan, asosiasi pengembang kecil kurang dilibatkan diskusi perumahan masyarakat. Padahal ujar dia, pengembang perumahan telah berkontribusi besar dalam pengadaan rumah MBR di Indonesia.
"Menyambut 3 juta rumah, program Presiden Prabowo ini kita patut dukung karena gimana pun 3 juta rumah ini pasti akan melibatkan asosiasi bidang perumahan rakyat," kata dia. Ditambahkan Ari, GASPERR akan menginisiasi ide-ide guna bantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah, berharap GASPERR bermanfaat jadi mitra terbesar pemerintah.
Kini paling tidak, stimulus GASPERR bersua baut. Diakomodir Ara, didengar pemerintah.
Dari lini perbankan, merujuk tahun lalu, per tanggal penandatanganan bersama Perjanjian Kerja Sama (PKS) Rumah Layak Huni Bagi MBR medio 28 Desember 2023, total ada 31 bank penyalur FLPP 2024 terseleksi gaetan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), terdiri dari 17 bank konvensional dan 14 bank syariah, pengampu mandatori target penyaluran 166.000 unit rumah (sesuai arahan pemerintah saat itu berpotensi bertambah menjadi 220.000 unit).
Bank yang tak bisa salurkan FLPP di atas 100 unit tidak bisa ikut kerja sama. BP Tapera menegaskan, apabila pihaknya menemukan masih terdapat rumah belum siap huni saat akad, bank dan pengembang akan dikenai sanksi. Mekanisme pemutusan kerja sama dengan bank dan pengembang, bertahap.
Ke-31 bank penyalur FLPP 2024 ini antaranya Bank Aceh, Bank DKI, Bank DKI Syariah, Bank Jambi, Bank Jambi Syariah, Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Kaltimtara, Bank Mandiri, Bank Nagari, Bank NTB, Bank Riau Kepri, Bank Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Sumut, Bank Sumut Syariah, Bank Sulselbar, Bank Sulselbar Syariah, Bank Sulteng, BJB, BJB Syariah, BSI, BNI, BRI, BTN, dan BTN Syariah.
Saat itu, tercatat 20 asosiasi pengembang perumahan digaet BP Tapera dalam rangka penyaluran FLPP 2024 sebagai pengembang perumahan, pelaku pembangunan dan penyedia rumah layak huni guna pemenuhan kebutuhan rumah MBR ini. Ke-20 asosiasi, idem di atas, juga teken PKS Desember 2023.
Perjanjian dengan ruang lingkup kerja sama pemanfaatan data supply and demand; pengelolaan aplikasi; pembangunan rumah layak huni; pembinaan atas pengendalian rumah layak huni; pemantauan dan evaluasi terhadap rumah layak huni; ini bertujuan agar para pihak bekerja sama aktif mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi aspek ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, saat itu menjelaskan, pihaknya berikan potensi data permintaan (demand) MBR yang berminat memanfaatkan pembiayaan perumahan, sosialisasi dan pendampingan, pembinaan pada asosiasi pengembang sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah yang dibangun pengembang.
BP Tapera menyampaikan data supply pada aplikasi disediakan, memastikan anggota asosiasi pengembang registrasi ulang di aplikasi, dan perbarui data stok rumah. Demi jaga kualitas rumah subsidi, PKS mengatur sanksi bagi pelanggar berupa surat teguran hingga penghentian sementara bagi anggota asosiasi pengembang yang tidak memenuhi kesepakatan bersama.
Program 3 juta rumah bagi MBR bukan mimpi. Segala kontrol, pengawasan, monev, hingga kritik otokritik bahkan nyinyiran, itu vitamin. Terpenting, negara hadir, dunia usaha siap, hingga muaranya senyum rakyat peminat juga turut menyungging mengembang. (Muzzamil)
