HELOINDONESIA.COM - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta relaksasi kepada pemerintah, berkaitan dengan peraturan baru, antara lain ketersediaan lulusan tenaga ahli.
"Kami sudah menghadap DPR RI untuk meminta relaksasi atau kemudahan usaha di Indonesia," kata Andi Rukman Nurdin yang juga kandidat Ketum Gapensi kepada wartawan, pada Rabu (5/6) di Jakarta.
Karena, ia melanjutkan, di Indonesia sangat sulit mendapatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi.
Dengan aturan baru yang ada, katanya, ada beberapa persyaratan yang cukup berat bila diberlakukan kepada pelaku usaha kecil.
Baca juga: Lampu PLN Padam, Lilin Bakar Rumah di Wayhalim dan Langkapura
"Padahal kita baru mensertifikasi 45 ribu tenaga ahli yang tersertifikasi, dari target enam juta tenaga ahli yang tersertifikasi," ujarnya dalam acara Musyarawah Nasional (Munas) XV yang diselenggarakan Gapensi di Birawa Assembly Hall Bidakara, Jakarta.
Ia mengharapkan, relaksasi paling tidak terhadap tenaga ahli bisa dari lulusan sekelas STM (SMK). Tidak harus S1 atau insinyur.
Andi Rukman menambahkan, Gapensi juga telah melakukan audisi dengan Wapres Ma'ruf Amin dan menyampaikan kondisi jasa kontruksi terkini di Indonesia.
Wapres, katanya, berjanji akan turut membantu dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi Gapensi. "Pastinya kami akan mengusahakan kemudahan berusaha di Indonesia," ujarnya menirukan janji Wapres kepada Gapensi.
Baca juga: Kim Soo Hyun Adakan Fan Meeting di Sentul Bogor, Cek Harga Tiket dan Jadwalnya!
Munas Gapensi kali ini tercatat diikuti 35 pengurus daerah, dengan setiap pengurus daerah mempunyai lima suara.
Munas kali ini mengusung tema "Konsolidasi Gapensi untuk Membangun Kesatuan dan Kekuatan Bersama Menuju Masa Depan Konstruksi Indonesia". (Manto)
