LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Di tengah denyut pertumbuhan Kota Bandarlampung yang kian cepat, kebutuhan akan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda. Pemerintah kota pun membuka pintu kolaborasi, salah satunya dengan Real Estate Indonesia (REI).
Harapan itu disampaikan Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, saat menerima kunjungan rombongan DPP REI di Aula Semergou, Rabu (6/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya peran pengembang dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Di sinilah peran REI. Kami berharap dapat membantu pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Eva.
Ia menegaskan, pemerintah kota tidak akan tinggal diam. Upaya mempermudah investasi terus dilakukan, termasuk memastikan akses jalan, infrastruktur, serta fasilitas umum yang mendukung pengembangan kawasan perumahan baru.
Bandarlampung, sebagai ibu kota provinsi, disebutnya tengah bertransformasi menjadi kota jasa, perdagangan, sekaligus permukiman modern yang inklusif.
Bagi Eva, pembangunan hunian bukan semata urusan bisnis. Lebih dari itu, ia adalah upaya memenuhi hak dasar rakyat—sebuah ikhtiar menghadirkan rasa aman melalui tempat tinggal yang layak.
“Pemkot Bandarlampung berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan sistem perizinan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Namun, ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak mengabaikan keseimbangan alam. Pengembang diminta tetap menjaga aspek lingkungan, menyediakan ruang terbuka hijau (RTH), serta membangun sistem drainase yang baik guna mencegah banjir di masa mendatang.
Di sisi lain, sektor properti dinilai tetap menjadi lokomotif penggerak ekonomi. Dari pembangunan rumah, roda ekonomi berputar—menciptakan lapangan kerja, menghidupkan sektor konstruksi, hingga menggerakkan usaha kecil di sekitarnya.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengapresiasi sejumlah program unggulan Pemkot Bandarlampung. Dengan APBD sekitar Rp1,2 triliun, pemerintah kota dinilai mampu menghadirkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi sekitar 1,3 juta penduduk.
“Ini luar biasa. Di banyak daerah lain, masyarakat masih kesulitan mengakses layanan dasar karena biaya,” ujarnya.
Menurut Joko, kemudahan akses permodalan yang diberikan pemerintah turut mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Konsep tersebut bahkan direncanakan untuk diadopsi secara nasional, dengan izin dari Wali Kota.
“Kunjungan ini juga bagian dari dukungan terhadap program 3 juta rumah pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya tetap berbasis mekanisme pasar, sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
REI juga berencana meninjau sejumlah lokasi potensial di Bandarlampung untuk investasi properti. Langkah ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota dan REI sebagai mitra strategis dalam penyediaan hunian layak bagi MBR.
Tak hanya itu, peningkatan kuota dan percepatan akses pembiayaan perumahan bagi warga juga menjadi bagian dari rencana ke depan.
“Kami mendorong penyederhanaan perizinan dan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan perumahan. REI berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, termasuk penyediaan RTH dan sistem drainase untuk mitigasi banjir,” tandas Joko. (Hajim)
