HELOINDONESIA.COM - Pemerintah diminta tidak mengembangkan wacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab hingga saat ini semua indikator bagi kenaikan harga BBM dan gas melon 3 kg masih aman.
Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pertamina menaikkan harga BBM dan gas melon 3 kg.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, terkait upaya pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Permintaan BBM dan gas bersubsidi masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Dolar dan harga minyak mentah dunia juga relatif stabil sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi,” kata Mulyanto Jumat 1 September.
Baca juga: Demokrat Resmi Cabut Dukungan ke Anies Buntut Nasdem Tetapkan Cak Imin Cawapres
Dia mengaku sudah memastikan hal tersebut dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya, Rabu 30 Agustus lalu.
Mulyanto menambahkan prognosis atau perkembangan penyerapan BBM bersubsidi tahun 2023 masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang ada. Apalagi harga BBM dunia juga masih di bawah angka asumsi APBN dan fluktuasi dolar yang relatif stabil.
Begitu juga permintaan gas melon 3 kilogram yang diperkirakan melebihi kuota hanya sebesar 0.28 juta metrik ton dari kuota tahun 2023 yang sebesar 8 juta metrik ton. Bahkan APBN untuk subsidi gas melon ini dapat dihemat sebesar Rp.25 triliun karena harga gas LPG CP Aramco yang jauh di bawah angka asumsi APBN.
Baca juga: Kader Demokrat Akhirnya Ngamuk, Baleho Dicoret, Benner Disobek
“Jadi, isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini cuma hoax jangan diambil pusing oleh Masyarakat,” katanya anggota Fraksi PKS itu.
Untuk diketahui, dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya, Rabu 30/8/2023 membahas topik terkait bisnis internasional Pertamina, distribusi migas, dan perkembangan akuisisi Blok Masela.
Dalam kesempatan tersebut Dirut Pertamina memastikan bahwa prognosis tahun 2023 atas kebutuhan BBM bersubsidi dan gas melon 3 kilogram masih dalam batas aman sesuai kuota yang ada.
Baca juga: Pilih Cak Imin Jadi Cawapres, Pengamat : Surya Paloh Telah Mengubur Anies
“Seharusnya pejabat yang bukan membidangi soal ini jangan sembarang bicara agar tidak memicu keresahan masyarakat. Kasihan kalau masyarakat harus dibebani oleh isu yang tidak jelas dan berdasar,” kata Mulyanto, anggota Komisi VII DPR. (**)
