HELOINDONESIA.COM -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap menjadi perdebatan di ruang publik. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, jika program tersebut dihentikan, siapa yang akan menanggung nasib pegawai dapur, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM yang selama ini mendapatkan manfaat ekonomi dari program tersebut.
Menanggapi pandangan tersebut, kreator konten edukasi pemerintahan dan kebijakan publik, Sui, melalui akun Instagram pribadinya sehari lalu, menjelaskan bahwa cara berpikir seperti itu berangkat dari kekeliruan dalam memahami tujuan sebuah kebijakan publik.
Menurut Sui, banyak orang mencampuradukkan antara tujuan utama sebuah kebijakan dengan dampak yang ditimbulkannya. Padahal, dalam ilmu ekonomi dan kebijakan publik, kedua hal tersebut memiliki makna yang berbeda.
"MBG adalah program sosial. Tujuan utamanya bukan menciptakan lapangan kerja. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi anak agar kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih baik," ujar Sui.
Karena itu, lanjutnya, keberhasilan MBG seharusnya diukur dari tercapai atau tidaknya sasaran utama program tersebut. Indikatornya antara lain peningkatan status gizi anak, penurunan angka stunting, membaiknya kesehatan, hingga meningkatnya kemampuan belajar peserta didik.
Sui mengakui bahwa keberadaan MBG memang memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor. Pegawai dapur memperoleh pekerjaan, petani dan nelayan memiliki pasar, sementara UMKM mendapatkan tambahan permintaan. Namun manfaat tersebut merupakan efek lanjutan dari sebuah kebijakan.
"Dalam ekonomi, itu disebut multiplier effect, yaitu manfaat ekonomi yang muncul karena adanya suatu kebijakan. Positif, tetapi bukan berarti itu tujuan utamanya," jelasnya.
Ia menambahkan, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan pada dasarnya tidak bergantung pada program sosial semata. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja lahir dari meningkatnya investasi, produktivitas, inovasi, serta ekspansi dunia usaha.
Karena itu, pemerintah memiliki peran menciptakan iklim usaha yang sehat melalui kepastian hukum, kemudahan berusaha, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan begitu, dunia usaha dapat berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Lebih jauh, Sui menilai pertanyaan yang semestinya diajukan masyarakat bukan sekadar apakah MBG membuka lapangan kerja, melainkan apakah program tersebut benar-benar tepat sasaran, memiliki tata kelola yang baik, pengawasan yang memadai, serta mampu menghasilkan manfaat yang sepadan dengan anggaran negara yang digunakan.
"Jangan menilai program gizi dari indikator ketenagakerjaan. Itu seperti menilai sekolah dari banyaknya pedagang di depan gerbang sekolah. Pedagang memang mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi bukan itu alasan sekolah dibangun," katanya.
Ia mengingatkan bahwa kegagalan membedakan antara tujuan dan dampak sebuah kebijakan dapat membuat masyarakat menggunakan ukuran yang keliru saat mengevaluasi suatu program pemerintah ***(AdiG)